MINGGU , 16 DESEMBER 2018

SYL Harap Proyek CPI Tidak Dipolitisir

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Rabu , 21 Maret 2018 14:00
SYL Harap Proyek CPI Tidak Dipolitisir

Center Poin of Indonesia. Foto: Dok/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Janji kampanye para calon kepala daerah mulai menyasar beberapa proyek yang telah ada. Utamanya lawan petahana yang kerap mengangkat isu tentang program pemerintah yang telah berjalan. Salah satu proyek yang kerap disinggung yakni reklamasi Center Point of Indonesia (CPI).

Menanggapi itu, Pemprov Sulsel meminta agar proyek Center Poin of Indonesia (CPI) tidak menjadi bahan kampanye di Pemilihan Wali Kota Makassar.

Kepala Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir mengatakan reklamasi CPI sepenuhnya menjadi kewenangan pemprov. Tidak ada kaitannya dengan Pemerintah kota termasuk menghentikan reklamasi yang sudah hampir rampung.

“Tidak bisa dihentikan oleh Pemerintah kota. Ada aturannya dalam UU no 23 tahun 2014,” kata Lutfie, Selasa (20/3).

Dari UU No 23 itu, menurt Lutfi berisi tentang kewenangan garis pantai sepanjang 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi.

“Jadi saya heran kalau disebut Pemkot nanti bisa hentikan. Kan kita menganut azas hukum administrasi negara yaitu contraktus aktus artinya badan pemerintah yang berwenang menerbitkan keputusan administrasi negara maka berwenang pula untuk membatalkan,” ujar Lutfie.

“Artinya kalau badan atau pejabat yang tidak berwenang tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan administrasi negara. Seperti itu,” tegasnya.

Untuk itu, Lutfi meminta agar CPI tidak dijadikan salah satu janji kampanye pasangan calon tertentu. Karena reklamasi sudah jelas mendapat persetujuan dan hingga kini tidak ada aturan yang dilanggarnya.

Terpisah Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menambahkan CPI sudah diperjuangkan selama ini untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan golongan tertentu. “Saya tidak mau komentar kalau untuk dipolitisasi. Intinya itu untuk rakyat, biarkan saja,” pungkasnya. (*)


div>