RABU , 13 DESEMBER 2017

SYL Layak Gantikan Setnov

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

asharabdullah

Kamis , 16 November 2017 12:10
SYL Layak Gantikan Setnov

Syahrul Yasin Limpo. (HmsSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dinilai sebagai salah satu politisi yang layak menggantikan Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Sejumlah kalangan mendesak agar Setnov mundur saja dari posisinya sebagai Ketua Umum, dan fokus menghadapi proses hukum kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjeratnya.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyatakan, Setya Novanto yang kini menyandang status tersangka korupsi sebaiknya mundur dari posisi Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Golkar sebaiknya juga segera menentukan posisi Setnov melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Walaupun itu hak pribadi beliau, sebagai negarawan sejatinya SN (Setya Novanto, red) legowo mundur dari Ketua DPR RI dan Ketum Golkar,” kata Emrus.

Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengatakan, setidaknya ada empat nama yang disebut-sebut layak menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setnov. Antara lain, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang juga pernah menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel, tokoh senior Partai Golkar Indra Bambang Utoyo dan Bambang Sadono.

“Sebaiknya SN fokus menghadapi proses hukum karena dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semoga SN selalu dalam keadaan sehat,” ucap Emrus.

Didorong menggantikan Setnov sebagai Ketua Umum DPP Golkar, SYL menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi, dirinya pernah bertarung melawan Setnov saat perebutan kursi Ketua Umum DPP Golkar dan mendapat 28 suara.

“Wajar, saya kan bekas calon ketua. Bahkan suara saya bukan yang paling rendah, saya dapat suara 28. Cuma satu, saya tidak mengeluarkan uang waktu itu,” kata SYL.
Ia juga mengakui jika dirinya hingga saat ini masih berstatus sebagai kader Golkar. Karenanya, dirinya sangat siap jika diminta menggantikan posisi Setnov.

“Saya masih kader Golkar yang baik, jadi wajar mereka menganggap seperti itu. Saya normatif saja, kalau orang mau kenapa tidak? Demi rakyat untuk lebih maju,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, menilai Setnov sepantasnya mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi, rapat pleno Golkar telah merekomendasikan tersangka korupsi e-KTP tersebut untuk mundur dan menunjuk pelaksana tugas.

“Sepantasnya begitu (mundur),” kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres.
Dia mengatakan, menjadi pimpinan partai bukan semata soal legalitas, namun juga soal citra partai di masyarakat. Keberhasilan partai juga tergantung penilaian publik. Jika publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, maka sulit untuk meraih dukungan suara pada Pemilu.

“Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian (mundur),” ujar Kalla.

Diketahui, Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar telah menggelar rapat pleno harian yang hasilnya meminta Setnov mengundurkan diri. Desakan ini disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid.

Desakan kader Golkar agar Novanto mundur lahir setelah Ketua DPR itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Setnov diduga diduga ikut mengatur proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Proyek itu ditaksir merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. (*)


div>