SABTU , 20 OKTOBER 2018

SYL Makin “Dibuang”

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 14 Desember 2016 12:07
SYL Makin “Dibuang”

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dinilai pilih kasih. Memberikan opsi diskresi kepada Taufan Pawe, dan makin melupakan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

DPP memberikan perhatian khusus kepada Taufan Pawe untuk melenggang mulus menjadi Ketua DPD II Golkar Parepare untuk periode kedua. Hal yang jelas bertentangan dengan Juklak Musda mengingat Wali Kota Parepare itu punya saudara di partai lain, yakni PAN. Syarat yang justru menjadi batu sandungan SYL untuk kembali menakhodai beringin di Sulsel.

Sementara SYL tak diberikan kesempatan untuk mendapatkan diskresi. Padahal, jika dilihat dari sisi prestasi antara SYL dan Taufan jelas jauh berbeda. Bahkan, prestasi Gubernur Sulsel dua periode tersebut lebih mentereng.

Tak hanya itu, sinyal jika Golkar makin “membuang” SYL terlihat dari sejumlah agenda beringin di Sulsel. Banyak kegiatan Golkar di Sulsel yang tak melibatkan SYL. Padahal Ketua APPSI itu berperang penting mengangkat suara Golkar di Pileg dan memenangkan kader beringin Pilkada.

Terkait hal itu, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir mengatakan tidak tahu menahu mengenai proses diskresi tersebut. Dirinya mengaku, hanya tahu bahwa diskresi tersebut merupakan hak dan kewenangan dari DPP Partai Golkar.

“Saya tidak tahu soal itu, apa alasannya DPP sehingga memberikan diskresi kepada Pak Taufan. Yang pasti itu kan kewenangan Ketua Umum Golkar, Pak Setya Novanto. Hanya itu batas pengetahuan saya,” kata Abdillah, Selasa (13/12).

Ia menambahkan, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan secara detail. “Adapun soal alasan dan lain sebagainya itu bukan kapasitas saya untuk memberikan penjelasan,” katanya lagi.

[NEXT-RASUL]

Lanjut, Abdillah mengatakan meski dirinya adalah pengurus DPP Golkar, namun posisinya tersebut tidak selaras dengan pemberian diskresi tersebut. Menurutnya, dirinya saat ini menjadi pengurus DPP yang menempati posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu).

“Saya memang pengurus DPP tapi pengurus DPP bukan yang mengurus soal itu, karena kan saya ini Wasekjend Bappilu. Yang berhak dan tepat memberikan penjelasan itu adalah Wasekjen Bidang Keorganisasian,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Koordinator Bidang (Korbid) DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengatakan diskresi merupakan kebijakan yang diberikan kepada kader secara langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. “Proses pemberian diskresi itu langsung dari Pak Ketum Golkar, kita tidak tahu sama sekali,” ucapnya.

Adapun mengenai pemberian diskresi tersebut kepada Ketua DPD II Golkar Parepare, Arfandy mengatakan hal itu sudah menjadi keputusan DPP Partai Golkar dan Ketua Umum jauh hari sebelum dilaksanakan Musda.

“Pemberian diksresi kepada Pak Taufan itu bukan tanpa proses, jauh sebelum dilaksanakan Musda itu Pak Taufan sudah dikonfirmasi mendapat diskresi. Makanya, Pak Ketum hadir dan membuka Musda DPD II Golkar Parepare,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai apa alasan DPP tidak memberikan diskresi terhadap Syahrul Yasin Limpo, Arfandy mengatakan hal tersebut tidak saling berhubungan. Menurutnya, pemberian diskresi terhadap Taufan Pawe konteksnya berbeda.

[NEXT-RASUL]

“Saya kira tidak ada hubungannya antara pemberian diskresi Pak Taufan dengan tidak adanya diskresi terhadap Pak Syahrul. Pak Taufan itu dalam konteks melakukan proses konsolidasi yang dibangun oleh DPP Partai Golkar,” jelasnya.

Arfandy menilai, tidak tepat jika Syahrul diberikam diskresi dalam konteks konsolidasi. Apalagi, kata dia, pemberian diskresi tersebut adalah hal yang bersifat pribadi yang diajukan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar.

“Diskresi itu diberikan dalam konteks yang bersangkutan mengajukan diri kepada Ketua Umum yakni kepada Pak Setnov, itu sifatnya pribadi. Sehingga ini tidak sama sekali hubungannya dengan Pak Syahrul. Intinya adalah Pak Taufan mendapatkan diskresi dalam rangka konsolidasi internal Partai Golkar di Parepare,” terangnya.

Sementara Ketua Biro Pemenangan Pemilu Wilayah IX DPD I Golkar Sulsel, Ian Latanro mengatakan situasi dan kondisi politik yang membuat Syahrul tidak mengajukan diri untuk mendapatkan diskresi. “Saya melihatnya, situasi dan kondisi politiklah yang membuat Pak Syahrul tidak melakukan hal itu,” ucapnya.

Meski demikian, Ian menyayangkan tidak diberikannya kesempatan kepada Gubernur Sulsel tersebut. Menurutnya, hal itulah yang membuat ada kesan jika Syahrul ingin ditinggalkan.

“Harusnya kan tetap diberikan kepada Pak Syahrul. Namun malah sebaliknya, ini seperti dibuat pra kondisi agar Pak Syahrul tidak melakukan itu. Sehingga ini terkesan Pak Syahrul ditinggalkan,” pungkasnya. (E)


div>