KAMIS , 13 DESEMBER 2018

T2 Akan Turun Tuntaskan Polemik Lahan SDN 11 dan SMAN 4 Parepare

Reporter:

Editor:

Niar

Rabu , 27 September 2017 13:47
T2 Akan Turun Tuntaskan Polemik Lahan SDN 11 dan SMAN 4 Parepare

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Taufan Pawe dan Taufan Armas (T2), masing-masing menjabat sebagai Wali Kota dan Anggota Komisi II DPRD Parepare, akan turun bersama-sama menuntaskan polemik penyegelan lahan SDN 11 dan SMAN 4 Parepare.

Dalam Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2017 yang berlangsung di Ruang Pola Setdako Parepare, Rabu, (27/09/2017), rencana ini menjadi pembahasan di akhir rapat Paripurna.

“Beberapa hari ini kita disuguhi berita kurang bagus untuk pendidikan kita di Parepare tentang SD 11 dan SMAN 4. Sementara ini siswa tengah mengikuti ujian semester. Bagaimana sikap kita Pemkot menangani anak kita mungkin sebaiknya dipertemukan dengan ahli waris sehingga ada solusi agar anak kita tidak terlantar. Hari ini, rencananya Komisi II akan berkunjung,” beber Taufan Armas, mengajukan pertanyaan usai Rapat Paripurna belangsung.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir ini sigap menanyakan kesediaan Wali Kota Parepare Taufan Pawe untuk menanggapi pertanyaan dari Anggota DPRD itu.

“Apakah Pak Wali berkenan memberikan penjelasan,?” tanya Kahar yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Andi Firdaus Djollong.

Menanggapi pertanyaan Taufan Armas, Wali Kota bergelar Doktor di bidang Hukum pada Universitas Hasanuddin ini, menguraikan secara detil perihal polemik SDN 11 dan SMAN 4 dalam persepsi hukum. Berikut rincian penjelasan Taufan Pawe.

“Ini memang suatu yang bersifat faktual. Persoalannya bisa saja jadi bias kalau kita salah dalam bersikap. Kasus SD 11 dan SMA 4 sudah masuk dalam ranah hukum, ada proses gugat menggugat. Pemkot dengan bukti-bukti, legalitas yang ada dan kekuatan Yuridis. Olehnya itu, saya agak terganggu kalau kita langsung memenuhi keinginannya. Saya tidak bisa menerima dari segi keilmuan. Dari segi pengalaman hukum, sangat tidak dibenarkan dari perbuatan ‘eigenrichting’ atau main hakim sendiri. Tidak sepantasnya masyarakat kota lakukan itu. menyalurkan aspirasi banyak wadah, ada LSM, ada pemerhati. Dengan adanya perbuatan itu sama halnya mencabit-cabit prinsip asas hukum. Saya tidak menggurui forum ini, dan yang berhak melakukan sita adalah juru sita, jika dibiarkan, kita tidak memberikan pelajaran tentang hukum dan bisa jadi pembiaran di lapangan, maka kita menuju hukum rimba. Satpol PP dan Dinas Pendidikan telah turun memediasi dengan ahli waris dan ahli waris berkeinginan sekali bertemu dengan saya. Jadi, saya akan terima, kita akan lakukan mediasi, atau bisa juga Komisi II turun dulu baru saya terima karena pada intinya, putusan tertinggi adalah perdamaian, itulah yang kami inginkan. Sedikit saya tambahkan, atau bagaimana jika kita turun bersama-sama, untuk bertemu ahli waris, agar ada pihak dari DPRD tahu berapa anggaran yang akan kita siapkan untuk itu,” detil Wali Kota berlatarbelakang profesi sebagai Lawyer dan Konsultan Hukum ini diikuti tepuk tangan dari Kepala OPD dan sejumlah Anggota DPRD yang hadir.

Usai mendengarkan ulasan Taufan Pawe, Ketua DPRD meyanjung penjelasan Wali Kota Parepare tersebut yang dinilai sangat terurai. Menurut Kahar, tawaran turun bersama Taufan Pawe dan Taufan Armas, mewakili DPRD Parepare menemui ahli waris tersebut adalah keputusan yang tepat.

“Sepertinya itu solusi yang tepat dengan turun bersama Pak Wali dan ada perwakilan dari DPRD Parepare,” pungkas Kahar, menutup Rapat Paripurna itu.

(Rahmaniar)


div>