JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Tahapan Pilkada Takalar Belum Berjalan, Tunggu Revisi UU Pilkada Disahkan

Reporter:

Editor:

hur

Jumat , 05 Februari 2016 16:56

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Takalar, belum menyusun jadwal tahapan Pilkada 2017 mendatang. Karena masih menunggu revisi undang-undang Pilkada sebelum menggelar pemilihan.

Ketua KPUD Takalar Jussalim Sammak mengatakan, revisi Undang-undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, walikota dan Bupati sementara menunggu pembahasan di DPR RI.

Sehingga tahapan Pilkada Bupati Takalar yang semestinya mulai berjalan pada April mendatang, tahapannya ditunda untuk sementara waktu sambil menunggu revisi UU Pilkada.

“Kami akui hingga saat ini belum memiliki jadwal. Untuk memulainya tahapan Pilkada kami menunggu hasil revisi UU yang baru dibahas di DPR RI,” ujar Jussalim Sammak, Jumat (5/2).

Untuk tahapan pilkada, Jussalim menambahkan menunggu jadwal dari KPU RI. Tetapi kemungkinan berjalan pada bulan april tahun ini. Tahapan tersebut di antaranya meliputi rekrutmen penyelenggara ad/hoc dan data pemilih.

“Dulu jadwal pilkada, KPUD Daerah yang membuat. Tapi sekarang KPU RI. Tetapi kalau merujuk pada pilkada lima tahun lalu maka kemungkinan tahapan pilkada takalar akan dimulai april tahun ini,” jelasnya.

Bilamana dalam revisi nanti ada salah satu item yang dirubah, Jussalim Sammak mengaku, pihaknya sebagai penyelenggara sangat senang sekali. Karena, kata dia, itu akan mengurangi beban anggaran yang ditanggung oleh KPUD.

Jussalim Sammak menuturkan, salah satu item yang dapat mengurangi beban pilkada jika UU Pilkada direvisi adalah biaya alat peraga kampanye.

Kata dia, dalam pilkada 9 Desember 2015 lalu biaya tersebut ditanggung oleh komisi. Sehingga kalau terjadi perubahan dan dikembalikan ke masing-masing calon kepala daerah tentu berdampak pada anggaran.

“Kalau biaya alat peraga kampanye dikembalikan ke masing-masing calon, tentu mengurangi biaya kami yang telah disiapkan Rp 15 milliar,” katanya.

Jusalim mengatakan, pemerintah telah menyetujui biaya pilkada Takalar Rp 10 milliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016. Kekurangan dari angaran itu dijanji akan dianggarkan pada APBD Perubahan yang akan dibahas pada bulan Agustus mendatang.

“Total anggaran yang kami ajukan Rp 19 milliar. Tetapi pemerintah setempat hanya menyanggupi Rp 15 milliar. Itupun secara bertahap,” ucapnya.


div>