SENIN , 20 AGUSTUS 2018

Tahun ini, Dinas Dikbudparmudora Lutim Tidak Tangani Proyek Fisik

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 05 April 2016 17:15
Tahun ini, Dinas Dikbudparmudora Lutim Tidak Tangani Proyek Fisik

Bupati Lutim Muh Thorig Husler saat menijau pelaksanaan UN SMA/SMK hari kedua, Selasa (5/4).

LUWUTIMUR, RAKYATSUSLEL.COM – Dinas pendidikan, kebudayaan Pariwisata, pemuda dan olahraga (Dikbudparmudora) Luwu Timur (Lutim), kemungkinan tidak Lagi menangani proyek infrastruktur dan fisik untuk tahun 2016 ini. Hal itu diungkapkan bupati Lutim, Muh Thorig Husler saat melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK hari kedua, Selasa (5/4).

“Seluruh perangkat di Dikbudparmudora harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Makanya, di tahun ini, mereka (Dikbudparmudora, red) tidak lagi menangani proyek infrastruktur atau fisik,” jelas Husler.

Menurut Bupati Lutim ini, prestasi bidang pendidikan di Lutim dalam beberapa tahun terakhir, sungguh miris. Untuk peringkat kelulusan tingkat SMA se Propinsi Sulsel saja, Lutim berada di peringkat ke-22. Padahal, prasarana dan sarana penunjang pendidikan di daerah ini terbilang cukup memadai.

“Ini kondisi yang berbanding terbalik dengan kualitas pendidikan, utamanya peringkat kelulusan siswa di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Husler.

Selain Dikbudparmudora, proyek fisik juga dihapuskan dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit. “Dokter dan para medis harus bekerja maksimal dan terfokus pada pelayanan kesehatan kepada warga. Biarlah proyek infrastruktur dan fisik diserahkan kepada instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman,” tegas Husler.

Sementara ketua DPRD Lutim, Amarah Syam mengatakan, kebijakan bupati yang menghapus pelaksanaan proyek fisik pada SKPD tertentu seperti Dikbudparmudora dan Dinas Kesehatan, sangat bagus dan positif untuk meningkatkan pelayanan, khususnya pendididkan dan kesehatan. “Saya kira itu kebijakan yang sangat positif dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat,” ujar Amran.

Lanjut dikatakan, sudah ada pembagian tugas dan fungsi masing-masing SKPD untuk mengerjakan apa yang diperlukan oleh masyarakat. “Semua harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya,” tutup Amran.


div>