MINGGU , 22 JULI 2018

Tahun Ini Ranperda Pengelolaan Listrik Disahkan

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Selasa , 06 Maret 2018 11:45
Tahun Ini Ranperda Pengelolaan Listrik Disahkan

Sekertaris Dinas ESDM Sulsel, Syamsul Bahri

– Mengatur Penggunaan Energi Listrik, Hak, dan Kewajiban Pelanggan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur tentang Pengelolaan Kelistrikan dapat rampung tahun ini. Saat ini, ranperdanya masih dibahas di DPRD Sulsel.

Seperti diketahui Ranperda Pengelolaan Kelistrikan disusun berdasarkan inisiasi dari anggota DPRD, tentang tata cara pengelolaan kelistrikan di Sulsel, mekanisme perizinan, dan sebagainya.

“Sebenarnya ranperda ini adalah inisiasi dari anggota dewan tahun 2017, namun karena banyak hal harus dibenahi, maka ditargetkan pada 2018 ini bisa rampung. Kami membantu dari segi inputan sesuai keahlian,” kata Syamsul Bahri, Sekretaris Dinas ESDM, Senin (5/3) keamrin.

Syamsul menambahkan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan, mencakup pembahasan bagaimana mengatur penggunaan listrik dan penggunaan energi kelistrikan secara keseluruhan. Struktur dan pengawasan. Selain itu, mengatur juga tentang hak dan kewajiban pengguna dan pemakai serta mengatur tentang instalasi listrik.

“Perda ini mencakup banyak hal, tentu kami harap dapat segera keluar tahun ini,” ujarnya.
Mengenai keuntungan dari Perda Kelistrikan, Syamsul menyatakan, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu bisa meningkat, selain itu efisiensi-efisiensi pemanfaaatan listrik di Sulsel.

“Sebenarnya sampai saat ini tidak ada kendala berarti, namun perlu penyesuaian dengan kondisi di lapangan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, makanya teman-teman DPRD kami bantuk untuk menyesuaikan,” terangnya.

Mengenai alasan pengajuan ranperda ini, Syamsul menjelaskan, hal ini menjadi salah satu kewenangan dari anggota dewan, pada tahun 2017 ada tiga ranperda diajukan dan salah satunya dari inisiasi anggota dewan.

Terkait alasan pengajuan ranperda ini, Syamsul menyatakan, hal ini sebagai bentuk menanggapi UU 23 dimana sebelumnya Perda Kelistrikan sudah tidak sesuai karena ini sebelumnya menjadi kewenangan daerah, dan sekarang berpindah ke provinsi, sehingga butuh rujukan baru payung hukum baru. (*)


div>