SENIN , 10 DESEMBER 2018

Tak Ada Alasan Batalkan Munaslub

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 28 April 2016 10:42
Tak Ada Alasan Batalkan Munaslub

int

MAKASSAR,RakyatSulsel.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali.

SK itu dikeluarkan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA). Yang menarik, SK Menkumham dengan nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2016 diisi oleh pengurus dua kubu partai Golkar yang pernah bertikai yakni pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali dan pengurus DPP Golkar hasil Munas Ancol.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham mengatakan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) dari awal sudah berkomitmen akan tetap menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) meski telah terbit SK dari Kemenkumham. Menurutnya, komitmen ARB tersebut sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional pada 23 Januari lalu.

“Tetaplah akan dilaksanakan Munaslub, SK ini kan tidak menjadi penghalang untuk tidak dilaksanakan itu, lagian Pak ARB sudah punya komitmen untuk tetap melaksanakan Munaslub,” kata Idrus, Rabu (27/4).

Adapun terkait dengan isu politik uang alias mahar bagi caketum dalam Munaslub mendatang, Idrus mengatakan akan mengajak kader Golkar untuk memerangi hal tersebut. Ia menilai, politik uang adalah musuh bangsa yang harus dilawan secara bersama-sama.

“Tidak benar itu kalau ada politik uang, adapun kalau ada tentu saya akan melawan hal tersebut karena itu adalah musuh bangsa ini,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, politik uang hanya akan menurunkan produktif pemimpin terhadap lembaga yang dipimpinnya. Menurutnya, ketika seorang pemimpin terpilih karena uang maka hal tersebut merupakan salah satu alasan lembaga hancur.

[NEXT-RASUL]

“Maju karena kemampuan uang itu akan membuat lembaga tidak akan produktif, harusnya setiap pemimpin duduk karena faktor kapasitas dan kemampuan potensi dalam memimpin dan yang seperti ini yang kita harapkan di Golkar,” jelasnya.

Bukan hanya itu, bakal calon ketua umum Golkar ini juga mengaku percaya dengan kredibilitas Steering Committee (SC). Ia berharap SC akan mendiskualifikasi calon ketua umum yang melakukan politik uang. Selain itu, bagi pemilik suara untuk dicabut hak suaranya.

“Kalau ada politik uang, maka perlu ada langkah yang dilakukan oleh SC, kalau perlu SC diskualifikasi saja calon ketua umum politik uang, memang peran ketegasan SC sangatlah penting,” tandasnya.

Sementara bakal calon ketua umum Golkar lainnya, Azis Syamsuddin mengatakan tidak bisa mengatakan harus dilaksanakan Munaslub atau tidak. Menurutnya, dengan posisi wakil ketua umum dalam struktur pengurus tersebut tidak bisa memutuskan secara sepihak.

“Saya tidak bisa pastikan itu (laksanakan Munaslub atau tidak). Hal ini perlu ada pembicaraan pada semua kader yang masuk struktur pengurus,” ujarnya.

Yang pasti, kata dia, dalam waktu dekat ini akan kembali berkunjung ke Makassar untuk menemui Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, ia akan membahas dan memantapkan koalisi dengan Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

[NEXT-RASUL]

“Insya Allah saya akan kembali menemui Pak Gubernur Sulsel untuk membicarakan koalisi, meski belum saya tentukan jadwalnya tapi sudah bisa saya pastikan akan ke Makassar,” ucapnya.

Terkait dengan isu politik uang menjelang pelaksanaan Munaslub, ia meminta untuk didiskualifikasi bagi calon ketua umum yang melakukan hak tersebut. Namun, ia menilai kecil kemungkinan politik uang akan terjadi pada Munaslub mendatang.

“Tentu kita berharap tidak ada yang seperti itu pada Munaslub mendatang, ada pun kalau misalnya ada dan dilakukan oleh calon ketua umum, yah mending didiskualifikasi saja. Tapi saya rasa hal itu sulit terjadi karena kan banyak dari pemilik suara itu adalah kepala daerah dan anggota DPRD,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, peran kode etik partai pun akan terlihat nantinya pada arena Munaslub. “Saya rasa ini juga yang menjadi pekerjaan rumah daripada orang-orang yang berada pada posisi kode etik partai untuk mencegah hal ini,” jelas Ketua Komisi III DPR RI ini.

Sementara itu, ketua Steering Committee (SC) Munaslub Golkar, Nurdin Halid mengatakan tetap akan melaksanakan Munaslub meski SK dari Kemenkumham sudah diterbitkan.

“Tetaplah akan dilaksanakan Munaslub, kalau soal mahar tiap calon itu kan tentu setiap organisasi punya aturan masing-masing,” ujarnya singkat.

[NEXT-RASUL]

Ketua Tim Pemenangan SYL di Munaslub, HM Roem mengatakan jika nantinya tidak ada mahar politik tapi hanya bersifat sumbangan tidak perlu mencapai miliaran. Menurutnya, jika hal tersebut tetap dilakukan nantinya bisa menjadi sorotan publik.

“Mahar politik atau apa pun namanya itu, saya kira tidak perlulah untuk dibesarkan. Dan kalau bisa yah ditiadakan saja,” ucapnya.

Ia menambahkan mahar politik akan memberikan kesan yang tidak baik. Oleh karena itu, kata dia, persoalan anggaran itu seharusnya menjadi tanggung jawab panitia dan pengurus.

“Ini karena panitia mau yang lebih mudah  mungkin pertimbangan waktu, Kalaupun begitu harus dibebankan kepada semua kader,” ucapnya.

Sementara Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Adi Suryadi Cula mengatakan, Munaslub sebenarnya mediasi yang diharapkan bisa menyelesaikan konflik diantar dua kubu di Golkar.

“Selama ini kedua kubu masing masing tidak menerima dan saling mengklaim sebagai yang sah. Maka untuk mendamaikan kedua kubu itu maka harus melalui rekonsiliasi serta Munaslub,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Adi Suryadi menambahkan, berkaitan dengan penyelesaian dualisme atau konflik Golkar tergantung dari kedua kubu. Menkumham kata dia justru kemudian mengeluarkan kebijakan dan mendorong adanya munaslub karena menganggap bahwa susah mengeluarkan kebijakan untuk Golkar yang tidak diakui.

“Jadi disini ada aspek politiknya, juga yang sulit dimengerti proses yang terjadi dalam penyelesaian Golkar ini untuk menuju Munaslub,” ungkapnya.


div>