JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Tak Ada Jaminan Danny Pimpin Golkar

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 28 September 2015 11:33
Tak Ada Jaminan Danny Pimpin Golkar

int

* Meski Tunjuk Haris YL dan Irianto Dirut Perusda
* Arfandi: Ketua Golkar Dipilih Lewat Musda

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Penunjukkan Direksi Perusda yang dilakukan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto kental akan manuver politik. Terlebih dua Dirut perusahaan berpelat merah tersebut dijabat pentolan Golkar Makassar.

Wacana akan adanya deal politik pun mengemuka. Hal itu menyusul terpilihnya Ketua Harian DPD II Golkar Makassar Haris Yasin Limpo sebagai Dirut PDAM yang baru dan Sekretaris DPD II Golkar Makassar, Irianto Ahmad sebagai Dirut Parkir. Putusan ini dinilai untuk memuluskan langkah Danny untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini di Makassar.

Namun hal itu buru-buru dibantah Danny. Menurutnya, proses lelang jabatan yang selama ini dilakukan, termasuk pada unsur direksi perusahaan daerah bersifat terbuka untuk umum.

Dimana dalam proses tersebut profesionalisme calon yang mendaftar menjadi pertimbangan utama bagi tim seleksi dalam memverifikasi setiap persyaratan yang dianggap memenuhi untuk jabatan direksi perusda.

“Tidak ada unsur politis dalam lelang jabatan, semuanya dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, dimana seluruh hasil seleksinya diserahkan kepada tim seleksi,” kata Danny, Minggu (27/9).

Danny sendiri membantah jika dirinya berniat untuk merebut kursi pimpinan Golkar Makassar. “Tidaklah, masa ada ada hal seperti itu (bargaining), saya masih fokus dulu untuk memimpin Makassar,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris menegaskan bahwa tidak ada aturan baku di partainya yang mengharuskan politisi tidak rangkap jabatan.

Menurutnya selama kapasitas kader dinilai layak untuk menjabat sebagai pejabat publik, hal itu tidak menjadi masalah. “Tidak ada larangan di Golkar untuk membatasi ruang bagi kader untuk memposisikan diri sebagai pejabat publik, apalagi kalau hanya perusda ji, tidak ada keharusan untuk mengundurkan diri dari partai,” tegasnya.

Adanya kader Golkar yang mendapatkan posisi strategis sebagai pejabat publik dinilai Arfandy sebagai pembuktian bahwa kader Golkar memiliki kecakapan dan kapabilitas tidak hanya sebagai politisi melainkan juga menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

“Apa bedanya kader Golkar yang menjabat sebagai gubernur, yang menjabat sebagai ketua atau anggota DPRD, kan mereka tidak harus mundur sebagai kader atau pengurus partai,” kata dia.

Sekaitan dengan adanya wacana bahwa terpilihnya Haris Yasin Limpo akan memudahkan langkah Danny Pomanto dalam memimpin Golkar Makassar, Arfandy Idris mengatakan bahwa partai Golkar tidak segampang itu membuat deal politik apalagi harus menjaminkan partai untuk jabatan birokratis.

Menurutnya, proses pemilihan ketua di tingkat Golkar telah diatur dalam mekanisme Musda. “Tidak ada hubungannya pak Haris di PDAM, kemudian harus pak Danny di Golkar Makassar, jika mau maju ada proses Musda yang mesti dilakukan, dan itu tergantung dari pemilik suara di Golkar,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Hal sama diungkapkan Wakil Sekertaris Golkar Makassar Wahab Tahir, terkait dengan terpilihnya Haris Yasin Limpo sebagai Dirut PDAM Makassar dan Irianto Ahmad sebagai Dirut PD Parkir. Ia mengatakan bahwa Haris Yasin Limpo dan Irianto Ahmad masih dibutuhkan di Golkar Makassar.

Meski demikian, Golkar Makassar tidak mempersoalkan jika dua elit partai tersebut juga menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusda. Menurut Wahab, tidak ada aturan di Golkar maupun aturan di perusda yang mewajibkan adanya figur yang berlatar belakang politisi untuk mengundurkan diri.

“tidak ada yang dilanggar, aturan juga tidak ada yang mengharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan di parpol,” ujarnya.
Selama ini, menurut Wahab, Golkar dalam menempatkan kadernya baik di posisi struktural partai maupun di jabatan publik selalu mengedepankan ketaatan terhadap azas, aturan dan hukum dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan partai. “Sehingga sepanjang tidak ada aturan yang dilabrak, tidak menjadi masalah (rangkap jabatan),” jelasnya.

Wahab juga tidak mengkhawatirkan bahwa roda organisasi Golkar di Makassar akan tidak maksimal, pasca terpilihnya Haris Yasin Limpo dan Irianto Ahmad sebagai pimpinan perusda.

Menurutnya, roda organisasi di Golkar Makassar tetap akan berjalan dengan normal. “Golkar Makassar tetap seperti biasa, kita masih bisa melakukan konsolidasi kepartaian dengan Pak Haris maupun pak Irianto meskipun keduanya di perusda, selain itu Golkar Makasasr punya banyak kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi-fungsi partai,” pungkasnya. (E)


Tag
  • hl
  •  
    div>