MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Tak Ada Sanksi Pidana, Praktik Politik Uang Sulit Diberantas

Reporter:

Editor:

hur

Minggu , 27 September 2015 23:01

RAKYATSULSEL.COM – Politik uang masih menjadi penyakit sosial dalam pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah. Keinginan untuk memenangkan pertarungan dalam Pilkada, seringkali membuat kandidat mengambil jalan ini untuk bisa meraih simpati pemilik suara.

Maraknya praktik uang yang diperkirakan mulai digunakan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak mengatakan, peran Bawaslu tidak lagi mempunyai kewenangan dalam menindak politik uang.

Nelson menilai, UU No 1 tahun 2015 tidak cukup kuat dalam mengatur sanksi pidana terhadap politik uang. Selain itu, kata dia, pengawas pemilu tidak lagi diberi kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran tertentu dalam Pilkada, seperti politik uang.

“Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, terutama menangani politik uang. Dalam UU nomor 1 tahun 2015, sanksi pidana untuk politik uang tidak ada, sehingga tidak cukup kuat untuk menindak peserta pemilu atau masyarakat yang terlibat,” kata Nelson, Minggu (27/9).

Oleh karena itu, kata Nelson, pihaknya berupaya mendorong kepolisian dan kejaksaan untuk memberlakukan hukum pidana umum pasal 149 KUHP yang mengatur tentang penyuapan dalam pemilihan.

“Kami mencoba mendorong kepolisian untuk menjalankan pasal 149 KUHP. Pasal tersebut dapat mengancam pemberi dan juga penerima politik uang untuk ditindak,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan upaya lain yang dilakukan Bawaslu adalah menerapkan program pencegahan pelanggaran dengan mengajak para tokoh agama untuk memberikan pesan moral kepada jemaatnya agar terselenggara pemilu yang demokratis.

“Kami juga mendorong tokoh agama dan masyarakat dalam berperan serta untuk memberi pesan moral supaya mengikuti pemilu dengan moral dan demokratis,” kata Nelsin Simanjutak.


div>