JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Tak Kantongi Izin, Kampanye Caleg Bisa Dibubarkan

Reporter:

FAHRULLAH

Editor:

MA

Kamis , 30 Agustus 2018 08:53
Tak Kantongi Izin, Kampanye Caleg Bisa Dibubarkan

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM– Salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu pada dekade terakhir ini adalah terkait keadilan dan integritas pemilu, sebagai parameter pemilu demokratis.
Keadilan dan integritas pemilu harus dapat diwujudkan secara nyata dalam pengaturan semua tahapan pemilu, termasuk kegiatan kampanye.
Kampanye mempunyai kedudukan sangat penting dalam proses pemilu, yakni, sebagai instrumen atau sarana pendidikan politik masyarakat. Dalam konteks partai politik (parpol), kampanye merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan terencana, yang diharapkan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak dan dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.
Selain itu, kampanye menjadi instrumen efektif guna meraih dukungan massa dan pemilih dalam pemilu. Oleh karenanya, kampanye pemilu tidak boleh dibiarkan menjadi lorong gelap tanpa lampu penerang aturan yang jelas.
Berangkat dari pemikiran di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel pun menggelar sosialisasi terkait PKPU No 23 Tahun 2018, mengenai kampanye pemilihan umum (Pemilu) di kantor KPU Sulsel, Rabu (29/8), yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Partai Politik.
Komisioner KPU Sulsel, Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas), Faisal Amir menekankan, bahwa kampanye yang dilakukan untuk kepentingan Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang, harus dilakukan atas nama Partai Politik (Parpol).
Bahkan, setiap caleg yang harus melakukan sosialisasi wajib menyertakan nama partai politik yang menjadi kendarannya kepada pihak terkait, baik itu kepolisian, Bawaslu hingga KPU selaku penyelenggara.
“Jadi semuanya atas nama Parpol. Jika caleg ingin melakukan kampanye, misalnya kampanye tatap muka, maka Parpol dari caleg tersebut harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian setempat, Bawaslu dan KPU,” jelas Faisal Amir.
Dirinya menegaskan, jika ada Caleg yang tidak memberikan informasi terkait aktifitas kampanye yang akan dilakukannya, maka saat kampanye berlangsung bisa saja dibubarkan oleh pihak kepolisian maupun Bawaslu, sebab tak mendapatkan izin untuk melakukan kampanye di wilayah tesebut.
Tak hanya sampai disitu, Parpol pun mesti membentuk pelaksana kampanye, yang berwenang untuk melaksanakan dan mengorganisir kegiatan kampanye dari tiap calegnya.
“Bagaimana caranya menjadi pelaksana kampanye? ada formulir yang harus diisinya. Setelah diisi, disampaikan ke KPU Provinsi paling lambat sehari sebelum masa kampanye berlangsung,” terangnya.
“Jumlahnya tidak terbatas, makanya, kami harapkan supaya Caleg itu dimasukkan saja sebagai pelaksana kampanye. Karena kalau ada yang melakukan kampanye, tapi tidak terdaftar sebagai pelaksana, maka bisa dibubarkan,” tutupnya.


div>