SENIN , 21 MEI 2018

Tak Pernah Difungsikan, HIPMI Maros Nilai Proyek PPI Maros Hanya Pemborosan

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Selasa , 30 Januari 2018 19:37
Tak Pernah Difungsikan, HIPMI Maros Nilai Proyek PPI Maros Hanya Pemborosan

Ketua LSM IIK Maros, Arfah Arsyad (kiri) bersama Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya, Abustan Djunaedi (kanan).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pemuda Indonesia (HIPMI) Maros Raya, Abustan Djunaedi menilai mega proyek Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Dusun Sabanga, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros adalah proyek gagal total, mubazir dan hanya modus memperoleh keuntungan dengan menghabiskan anggaran negara yang sangat besar.

“Proyek pembangunan PPI di sana sangat tidak efektif dan efisien. Pembangunannya mubazir dan hanya buang-buang anggaran,” ungkapnya, Selasa (30/1/2018).

Abustan menambahkan, proyek ini konsepnya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), yang telah menelan anggaran sekitar Rp 40 Miliar, dan mulai dikerjakan sejak tahun 2011 lalu. Namun sampai tahun 2018 ini belum pernah difungsikan layaknya pelelangan ikan.

“Dengan anggaran sebesar itu, tentu setelah rampung harus segera dimanfaatkan. Namun hingga saat ini tidak ada tampak aktivitas perdagangan ikan atau hasil laut lain di lokasi ini,” tegasnya.

Dijelaskannya jika saat ini kondisi pelabuhan pendaratan ikan tersebut sangat memprihatinkan. Fasilitas-fasilitas pendukung sudah mulai banyak yang rusak, jalan yang menjurus ke laut hanya dijadikan tempat berwisata melihat pemandangan laut lepas serta sarana balapan liar anak muda di sore hari.

“Sangat jauh dari tujuan utama pembuatannya. Proyek ini menjadi bukti tidak jelasnya konsep pembangunan di negara kita dan Pemerintah Daerah kabupaten Maros ini, karena jika konsepnya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) maka proyek itu terlalu mewah dan sangat tidak strategis lokasinya, karena jarak pelabuhan itu ke Kota Maros cukup jauh, yaitu sekitar 15 Km, sehingga pedagang ikan tentu enggan ke situ berdagang jika pun nantinya pelabuhan ini difungsikan,” tandasnya.

Namun, lanjutnya, jika konsepnya adalah pelabuhan barang atau penumpang, memurutnya juga tidak tepat. Lantaran letaknya yang jauh dari jalan poros atau jalan raya, bangunannya pun masih tergolong kecil.

“Belum lagi kondisi perairan di sekitar pelabuhan itu dangkal, sehingga masih butuh pengerukan yang tentu membutuhkan biaya besar,” tambah Abustan.

Sementara itu, Ketua LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maros, Arfah Arsyad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, agar menyelidiki langsung kasus ini karena dananya besar dan proyek tersebut merupakan proyek kementerian KKP.

“Saatnya KPK RI turun tangan menyelidiki kasus ini, karena Polisi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros terkesan tutup mata melihat proyek yang telah menelan anggaran terbesar di Kabupaten Maros ini dan tidak pernah berfungsi sesuai peruntukannya,” lanjut Arfah.

Ia juga meminta DPRD Maros segera melakukan penyelidikan dengan memanggil Bupati Maros bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros untuk mempertanyakan mega proyek gagal tersebut.

“Hal ini terjadi disebabkan lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD Maros, sehingga ada proyek gagal seperti ini. Sudah puluhan milyar anggaran negara habis untuk biayai kegiatan tersebut namun proyek tersebut tidak ada manfaatnya jika mengacu pada tujuan pembangunannya,” pungkasnya. (*)


div>