SABTU , 20 OKTOBER 2018

Tak Terima Dicopot Dari Kepsek, Protes ke DPRD Lutra

Reporter:

Editor:

hur

Sabtu , 09 April 2016 08:15
Tak Terima Dicopot Dari Kepsek, Protes ke DPRD Lutra

int

LUWU UTARA, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara (Lutra) memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) diruang aspirasi DPRD Lutra, (8/4). RDP yang difasilitasi oleh Komisi I itu terkait adanya sejumlah mantan kepala sekolah yang tidak menerima dirinya dimutasi atau dinonjobkan dari posisinya sebagai kepala sekolah, yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lutra baru-baru ini.

Menurut salah seorang mantan kepala sekolah SMAN 1 Mappedeceng, Bahri mengatakan, hasil mutasi kepala sekolah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut melanggar aturan. Lantaran ada 1 orang kepala sekolah yang diangkat tidak memenuhi syarat kepangkatan.

“Selain itu, juga telah melanggar undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang larangan melakukan mutasi 6 bulan setelah pelantikan Bupati. Selain telah melanggar aturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, sebab mereka yang diangkat sebagaian tidak memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Senada disampaikan oleh mantan kepala sekolah, Ibrahim mengatakan, dalam surat keputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah serta SK penempatan kepala sekolah yang di nonjobkan terjadi kesalahan penomoran dan tidak di paraf. “Selama saya jadi guru, sudah 3 kali diberikan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Akan tetapi baru kali ini saya mendapatkan SK dengan nomor surat 001 yang merupakan surat keluar. Apakah baru kali ini ada surat keluar dari BKDD?” tanyanya.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Lutra, Jasrum menanggapi pertanyaan dari sejumlah guru terkait SK pengangkatan sejumlah kepala sekolah yang dianggap cacat hukum.

“Saya sebagai asisten III sesuai hasil konsultasi kami ke Badan Kepegawai Provinsi serta kemendagri, tidak ada dicantum pejabat fungsional atas larangan mutasi 6 bulan setelah pelantikan. Begitu pula hasil konsultasi kami ke komisi ASN bahwa tidak ada dicantumkan didalamnya jabatan fungsional. Jadi yang diatur itu adalah jabatan struktural,” paparnya.

Melalui RDP tersebut disimpulkan, Anggota DPRD Lutra akan mellakukan konsultasi ke BKD dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait penerapan permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. Serta Pihak pemerintah dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Asisten III segera melaporkan kepada Bupati Luwu Utara hasil RDP yang dilaksanakan hari ini.


div>