KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Taksi Online Dilarang Beroperasi di Kota Makassar

Reporter:

Editor:

dedi

Kamis , 06 April 2017 20:00
Taksi Online Dilarang Beroperasi di Kota Makassar

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel telah mengeluarkan aturan yang mulai berlaku pada, Kamis (6/4). Aturan tersebut, seperti taksi online dilarang beroperasi di Kota Makassar untuk sementara waktu.

Kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi dengan kepolisian dan perwakilan taksi konvensional serta Aliansi Masyarakat Moda Transportasi Indonesia (AMMTI).

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Sulsel, Ilyas mengungkapkan, kebijakan itu bertujuan untuk meredam gejolak di masyarakat.

Karena, lanjut Ilyas, angkutan konvensional akan menggelar aksi mogok massal bila revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 yang berubah menjadi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tidak diterapkan.

Dia menambahkan, larangan operasional taksi online tersebut hanya bersifat sementara. Pihaknya masih menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur lebih detail ihwal keberadaan taksi online.

“Keputusan larangan operasional taksi online ini bersifat sementara sembari menunggu keputusan pemerintah yang bersifat mengikat,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pasca-terbitnya Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 taksi online memang tidak bisa beroperasi sembarangan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini mengacu pada 11 poin Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 yang telah direvisi. Terutama terkait empat komponen, yakni soal tarif, kuota, STNK, dan uji KIR.

Lanjutnya, Dishub Sulsel tidak menentang keberadaan taksi online, asalkan memenuhi segala ketentuan dalam regulasi terbaru.

Dishub Sulsel juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian akan “mengandangkan” unit taksi online yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016.

“Akan kita lakukan operasi, terhitung hari ini, apabila ditemukan pengemudi taksi online yang beroperasi tanpa memenuhi sebelas point ketentuan Permen tersebut, akan dikandangkan/ditahan sementara di Kantor Dishub, sambil menunggu proses administrasi,” jelas tambahnya.


div>