SENIN , 22 OKTOBER 2018

Tambang Liar di Sulsel ada 332, Penertiban Melibatkan Polisi

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Selasa , 05 Januari 2016 17:50

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Penambangan liar semakin marak di Sulawesi Selatan (Sulsel). Malah terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2012 sebanyak 214 tambang liar dan pada 2015 menjadi 332 tambang liar.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Syamsul Bachri berjanji, pihaknya akan melakukan upaya dan bekerjasama dengan semua pihak terkait penambangan liar tersebut.

“Target kita tahun ini, mau tidak mau harus kita kurangi sampai 60 persen karena target yang lalu kita berhasil menurunkan juga 60 persen tahun 2016, ” ujar Syamsul, Senin (4/1/16).

Pada dasarnya, kata Syamsul, penambangan liar di Sulsel tidak hanya terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, telah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya.

Ia bahkan meyakini penambangan liar masih banyak lagi jumlahnya yang tidak terdeteksi. “Ini adalah hasil inventarisasi kita di lapangan selama satu tahun. Tetapi kita tidak bisa menkangkau seluruh desa dan kecamatan,” kata Syamsul.

Menurutnya, kendala yang pertama dalam penertiban ini adalah bahan galian yang ditambang liar adalah kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. “Ketika kebutuhan itu mendesak, maka penambang yang tidak tahu aturan segera saja melakukan penambangan dimana ada potensi,” ungkap Syamsul.

Selain itu, Ia pun mengaku tidak mempunyai tenaga yang banyak. Dinas ESDM, kata dia, hanya memiliki empat inspektur tambang dan tiga pengawas tambang. “Praktis hanya tujuh orang yang melakukan pengawasan. Saya kira ini kendala yang besar,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Ia pun mengimbau seluruh daerah tidak serta merta meninggalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan di daerah. Kata dia, sampai hari ini ESDM di daerah harus masih melakukan pembinaan dan pengawasan agar penambangan liar tidak semakin berkembang.

Setelah didapati penambangan liar tersebut, pihaknya akan melakukan pembinaan yang bermuara kepada penambangan ini harus berizin.

“Inilah yang kita lakukan secara terus menerus. Kemudian, apabila penambang liar ini juga tidak mempunyai niat baik untuk melakukan penambangan legal, tentu kita akan melakukan penertiban. Penertiban itu porsinya kepolisian yang berkoordinasi dengan ESDM provinsi maupun kabupaten,” tutupnya.


div>