RABU , 12 DESEMBER 2018

Taufan Pawe Diistimewakan

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 13 Desember 2016 09:28
Taufan Pawe Diistimewakan

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – DPD I Golkar Sulsel rupanya tak konsisten dalam menegakkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada beberapa DPD II Golkar di Sulsel. Juklak yang disetujui melalui rapat pleno pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar ternyata “gertak sambal” DPD I saja. Sebab dua ketua DPD II Golkar yang baru saja terpilih dinililai melabrak aturan juklak. Keduanya adalah Syamsuddin Hamid di Pangkep dan Taufan Pawe di Parepare.

Diketahui dalam Juklak nomor lima tersebut dijelaskan bahwa Ketua DPD Golkar yang terpilih pada Musda, tidak boleh memiliki garis keturunan dari atas kebawah serta ke samping yang berada pada partai lain dalam satu wilayah. Dalam artian bahwa bapak/ibu, istri/suami, anak, dan saudara kandung Ketua DPD Golkar tidak boleh berpartai kecuali di Golkar.

Sebagai contoh, Ketua DPD II Golkar Parepare yang diketuai oleh Taufan Pawe diketahui memiliki saudara kandung di Partai Amanat Nasional (PAN) yakni Musdalifah Pawe. Bahkan, Musdalifah kini duduk sebagai anggota DPRD Parepare dari Fraksi PAN.

Selain itu, Syamsuddin Hamid yang kembali menakhodai Golkar Pangkep sempat menuai sorotan setelah saudaranya Syamsul Hamid disebut-sebut bergabung dengan Partai NasDem. Namun hal tersebut buru-buru dibantah Syamsuddin dan mengklaim adiknya tetap berseragam kuning.

Tak hanya itu, adapula nama seperti Hamzah Pangki yang disebut kuat akan menjadi Ketua DPD II Golkar Bulukumba menggantikan HM Roem sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Sedang pada sisi lain, Hamzah memiliki saudara dan menjabat sebagai Ketua DPD PAN Bulukumba yakni Zulkarnain Pangki.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Koordinator Bidang (Korbid) DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengatakan dirinya sudah melakukan kajian terhadap hal tersebut. Bahkan, dirinya mengaku telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Taufan Pawe.

“Iya betul, saya sudah dapat informasi sebelumnya. Dan hal ini pun sudah kita konfirmasi sama yang bersangkutan yakni Pak Taufan langsung, dan Pak Taufan mengiyakan hal tersebut (saudara di PAN),” kata Arfandy, Senin (12/12).|

[NEXT-RASUL]

Meski demikian, Arfandy mengklaim jika Taufan Pawe mendapat diskresi dari Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. Oleh karena itu, kata dia, aturan yang ada dalam Juklak tersebut tidak berlaku kepada Wali Kota Parepare tersebut.

“Ini adalah bagian dari diskresi khusus Ketua Umum Pak Setya Novanto kepada Pak Taufan, olehnya itu kami anggap hal ini sudah tidak ada masalah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada intinya sebelum menetapkan Taufan Pawe pada Musda IX DPD II Golkar Parepare itu sudah dilakukan klarifikasi. “Ini sudah klir, kami pun sudah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi hal ini,” ucapnya.

Wakil Ketua Korbid Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid mengatakan tidak tahu menahu mengenai perihal tersebut. Bahkan, dirinya mengklaim baru hal tersebut ketika akan dimintai keterangan. “Saya kurang tahu persis mengenai hal ini, terus terang saya baru tahu ini,” kata Kadir.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel itu mengaku akan melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut. “Saya akan cek dulu, dan akan minta klarifikasi secara detail mengenai hal ini,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai mengatakan Musda sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

“Saya kira tidak ada masalah dan sudah sesuai Juklak nomor 5 tentang Pelaksanaan Musda, apalagi kan Pak Setya Novanto hadir langsung membuka musda tersebut,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Adapun ketika ditanya mengenai apakah hal tersebut masuk dalam ranah diskresi, Risman mengatakan yang memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan diskresi adalah Ketua Umum DPP Golkar. “Yang memiliki hak diskresi di Partai Golkar hanya Ketua Umum,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPD II Golkar Parepare, Kaharuddin Kadir juga membenarkan hal tersebut. Menurut Kahar, aturan dalam Juklak tersebut tidak mengenai Taufan Pawe. Ia menilai, yang diatur dalam Juklak Musda tersebut adalah garis keturunan secara vertikal.

“Iya benar Pak Taufan itu ada saudaranya di PAN, namun kalau soal aturan dalam Musda itu berarti Pak Taufan tidak masuk karena yang diatur itu hanyalah keturunan secara vertikal yakni antara anak, bapak, dan istri,” jelasnya.

Ia menambahkan, saudara kandung masuk dalam aturan Musda adalah wacana yang berkembang pada forum Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang dilaksanakan di Bone lalu. “Itu hanya sekedar wacana saja kalau saudara kandung masuk dalam ranah aturan dalam Juklak tersebut, bahkan itu sempat menguat pada Rapimda lalu,” ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid mengatakan Juklak Musda Nomor 05 tahun 2016 yang baru saja disahkan calon ketua yang memiliki istri, suami dan anak serta saudara kandung berada di partai lain dalam satu wilayah kerja.

“Ya betul Juklaknya seperti itu, bahwa Ketua DPD I dan DPD II tidak boleh memiliki saudara pada partai lain dalam satu kerja wilayah. Itu sudah memiliki menjadi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,” kata Nurdin.

[NEXT-RASUL]

Adapun mengenai Musda DPD II Golkar, Bulukumba, Nurdin mengatakan hanya ada satu bakal calon yang sesui dengan kriteria dan aturan yakni Hamzah Pangki. “Saya sudah mendapat informasinya kalau soal Musda DPD II Golkar Bulukumba, dari sekian yang mendaftar hanya satu yang sesuai dengan kriteria yakni Hamzah Pangki,” ucapnya.

Adapun soal adanya saudara Hamzah yang berada di PAN, Nurdin mengatakan yang masuk dalam aturan Juklak adalah saudara kandung, bukan saudara tiri. “Pak Hamzah dan Zulkarnain memang bersaudara tapi bukan saudara kandung tapi saudara tiri,” ujarnya. (E)


div>