MINGGU , 19 AGUSTUS 2018

Taufan: Raskin Jangan Kaitkan dengan PBB, Ini Persoalan Perut

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 18 April 2016 19:34
Taufan: Raskin Jangan Kaitkan dengan PBB, Ini Persoalan Perut

int

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Terkait laporan dari warga melalui Ketua RW I Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nurjannah, yang mengeluhkan, jika pemberian jatah Beras Miskin (Raskin) gratis dikaitkan dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akhirnya ditanggapi Walikota Parepare, HM Taufan Pawe.

Taufan menegaskan, jika persoalan raskin dan PBB tidak boleh dikaitkan, sebab raskin bagi masyarakat miskin adalah hak yang harus mereka terima tanpa syarat pelunasan pembayaran PBB atau sejenisnya.

“Ada kelurahan yagn tidak memberikan raskin kepada warganya karena belum lunas PBB-nya, ini tidak boleh, tidak ada hubungannya, ini persoalan perut,” tegas Taufan, Senin (18/4).

Terkait itu, Taufan meminta kepada seluruh Ketua RW dan RT untuk mengawal program pemberian raskin gratis tersebut yang diberikan kepada 4.965 Kepala Keluarga (KK) di Kota Parepare.

“Saya minta kepada RW RT kawalki dengan baik, 4.965 KK di Parepare yang terima dan di Bacukiki ini ada 860 KK kawalki Pak,” pinta Taufan.

Sebelumnya, Ketua RW I Kelurahan Watang Soreang, Nurjannah, mengaku, telah mendatangi kantor kelurahan tersebut karena mendapat laporan dari warganya. Ia heran karena adanya kebijakan lurah yang mengharuskan warga memperlihatkan bukti pelunasan PBB jika ingin mengambil jatah raskin miliknya.

“Ada warga saya yang melapor, pergi ambil raskinnya, tapi disuruh dulu pulang dan bayar PBBnya baru dikasi raskinnya. Saya heran kenapa Pak Lurah kaitkan dengan itu, saya juga protes kemarin gara-gara itu,” terangnya. (***)


div>