SELASA , 21 AGUSTUS 2018

Tegas, KKB Tolak Dapil Bungin Dipindahkan

Reporter:

Aziz Taba

Editor:

Lukman

Selasa , 13 Februari 2018 23:40
Tegas, KKB Tolak Dapil Bungin Dipindahkan

Jusman Pangara (pakai Peci hitam) dan sejumlah Tokoh Bungin mendatangi KPU Enrekang.

ENREKANG, RAKYATSULSEL.COM – Kerukunan Keluarga Bungin (KKB) menyatakan menolak keras ide pemindahan kecamatan bungin bergabung ke daerah pemilihan (Dapil) Enrekang II yang sebelumnya masuk dapil Enrekang I.

Hal tersebut terungkap saat Jusman Pangara, Yacob, Syarifuddin Sinring bersama sejumlah tokoh masyarakat yang mengatas namakan KKB mendatangi KPU, Selasa (13/2).

Menurut mereka, pemisahan Bungin dengan Maiwa, dari segi apapun juga berarti memisahkan mata hitam dengan mata putih yang sudah pasti akan menjadikan gelap penglihatan mata orang orang Bungin dan Maiwa.

“Ini harga mati bagi kami orang Bungin, sama halnya memisahkan mata mhitam dari mata putih,” tegas Jusman Pangara.

Bahkan Jusman yang juga mantan aktifis HPMM di Makassar ini mengancam jika ide pemisahan Bungin dari dapil Enrekang 1 yang meliputi Maiwa, Bungin, Enrekang dan Cendana ini, dia bersama tokoh tokoh masyarakat Bungin akan menggalang aksi “Referendum” berpisah dari Kabupaten Enrekang.

“Kami lebih baik bergabung ke Kabupaten Sidrap, jika ide Bungin dipisahkan dengan Maiwa,” kata Jusman dengan sorat mata serius.

Sementara itu, Komisioner KPU Enrekang Rahmawati Karim mengaku bahwa ide pemisahan Bungin dari Dapil satu tersebut bukanlah keinginan KPU, tetapi hasil musyawarah tokoh-tokoh partai politik, LSM dan tokoh masyarakat yang tercetus di Lura, Bambapuang Kecamatan Anggeraja belum lama ini.

“Ide pemisahan Bungin itu hasil musyawarah yang dihadiri banyak Tokoh Partai dan tokoh masyarakat di Lura, Kecamatan Anggeraja,” beber Rahmawati.

Sementara itu, Ketua KPU Enrekang Ridwan Achmad menuturkan bahwa usulan yang sudah dimusyawarahkan sebanyak tiga kali ini, tetap akan dilanjutkan ke KPU Propinsi dan selanjutnya ke KPU Pusat.

“Soal diterima atau tidak usulan ini, keputusannya oleh KPU Pusat dan DPR RI,” ujar Ridwan. (*)


div>