MINGGU , 20 MEI 2018

Tender Proyek Konstruksi Dominasi Laporan KPPU

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Kamis , 01 Juni 2017 03:03
Tender Proyek Konstruksi Dominasi Laporan KPPU

int

RAKYATSULSEL.COM– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima 2.537 laporan sejak berdiri pada 2000. Di antara jumlah tersebut, 73 persen terkait tender pengadaan barang dan jasa.

Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean menyebutkan, banyaknya laporan tentang pengadaan barang dan jasa tidak menunjukkan tender bermasalah. Namun, laporan itu bisa saja disebabkan pihak yang kalah tender tidak terima atau kurang memahami aturan tender yang berlaku.

”Total nilai tender yang menjadi objek penanganan perkara di KPPU hingga Mei 2017 sekitar Rp 22,5 triliun dan USD 73,9 miliar,” ujarnya kemarin (30/5).

Perbandingan persentase jumlah perkara KPPU berdasar sektor industri adalah 27 persen di sektor jasa konstruksi, 5 persen sektor migas, 5 persen alat kesehatan, dan 5 persen peternakan/pertanian. Juga, 4 persen ketenagalistrikan, 3 persen kepelabuhanan, serta 3 persen angkutan darat dan laut.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menambahkan, di antara ribuan laporan yang masuk, hanya 13,7 persen atau 348 laporan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Hal itu terjadi karena lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam menindak laporan yang masuk. ”Salah satunya, kami tidak bisa menindak proyek-proyek strategis pemerintah,” terangnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan pasal 51 UU No 5 Tahun 1999, KPPU tidak bisa menindak proses tender proyek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut meliputi peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. ”Biasanya yang dilegitimasi peraturan perundang-undangan adalah proyek yang sangat strategis,” tambahnya.

Selain itu, KPPU tidak bisa menindak praktik usaha yang bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN). KPPU juga tidak bisa menindak apabila satu BUMN menunjuk BUMN lainnya untuk mengerjakan proyek atas dasar efisiensi.

Namun, jika ada pihak swasta yang bisa memberikan harga dengan kualitas lebih murah, KPPU bisa memperkarakan keputusan penunjukan langsung yang dilakukan BUMN.

Goppera menambahkan, sepanjang tahun lalu, KPPU telah melayangkan sanksi kepada perusahaan berperkara dengan total denda Rp 2,06 triliun, denda bersyarat Rp 33,3 miliar, dan ganti rugi Rp 694,9 miliar. Namun, hanya 58 persen yang dikuatkan di pengadilan, sedangkan sisanya dibatalkan pengadilan.

[NEXT-RASUL]

”Masih ada 127 terlapor yang masih harus melakukan pembayaran. Alasannya, kami tidak punya daftar aktiva pelapor. Terkadang, kami tidak bisa menemukan lagi alamat terlapor dan ketidakmampuan terlapor membayar sehingga mengajukan cicilan,” pungkasnya. (agf/c21/noe)


div>