KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Terancam Berhenti Beroperasi, Pemprov Evaluasi BRT

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Selasa , 22 Mei 2018 10:15
Terancam Berhenti Beroperasi, Pemprov Evaluasi BRT

ilustrasi.

*Bappeda Minta Integrasi Antar Moda Transportasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemprov Sulsel sepertinya tak ingin melepas begitu saja proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata. Padahal bus yang memiliki jalur trayek dari Maros, Makassar, Gowa dan Takalar ini terancam berhenti beroperasi dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakannya.

“Sekarang sudah dievaluasi Bappeda dan kita akan bahas kembali karena pasti ada sisi-sisi teknis dan operasional yang memang harus kita kendalikan,” kata Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono, Senin (21/05) kemarin.

Untuk membahas lebih lanjut, Sumarsono yang juga sebagai Dirjen Otoda Kemendagri ini telah menugaskan kepada Bappeda agar terus mengkoordinasikan dan memberikan informasi terkait apa saja kelemahan BRT dan apa saja solusi yang perlu dibenahi.

“Di mana titik lemahnya dan apa yang bisa diperbaiki. Untuk BRT ini jangan kemudian karena penumpangnya sedikit kemudian berhenti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Jufri Rahman mengatakan, sudah menjadi tugas Pemprov untuk penyediaan prasarana (jalur dan halte). Sementara tugas Kemenhub memberikan bus dan PT Damri bertugas mengoperasikan.

Untuk diketahui, progres BRT dimulai pada 2012 dengan menyelesaikan studi rencana. Pada 2013, dimulailah pembangunan halte dan marka di Losari. Kemudian, pada 2014 – 2017, dilakukan pembangunan halte dan marka koridor 2, 3, dan 4 dengan total halte 154 buah. Sementara untuk bantuan bus dari Kemenhub total berjumlah 80 buah bus dengan rincian 20 bus pada 2014, 30 bus pada 2015, dan 30 bus pada 2016.

“Sebagai awal, yang beropperasi itu koridor 2 dan 3, tetapi pengelolaan oleh PT Damri tidak berjalan baik. Lebih banyak bus yang tidak jalan karena setiap jalan merugi, kurang penumpang,” lanjut Jufri.
Menurutnya, masalah yang dialami BRT sangatlah kompleks. Terkait hal tersebut ia pun memberikan beberapa usulan. “Selain subsidi, mungkin butuh integrasi antar moda transportasi, dan sosialisasi lebih intens,” kata Jufri.

Adapun untuk tahun 2019, pemerintah telah mengajukan subsidi dari anggaran APBN melalui BPTD (Balai Pengembangan Transportasi Darat) Wil. XIX Sulselbar, sesuai dengan hasil konsultasi regional (konreg) perhubungan yang berlangsung di Manado.(*)


div>