SENIN , 19 FEBRUARI 2018

Terbukti Bagi-bagi Uang, Denda Rp 1 Miliar

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 15 Februari 2018 13:30
Terbukti Bagi-bagi Uang, Denda Rp 1 Miliar

Dok. RakyatSulsel

– Tren Money Politik Diprediksi Meningkat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sanksi bagi kandidat yang terbukti melakukan money politic atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 diperberat dan diperluas. Sanksi pidananya mengancam pemberi dan penerima, minimal 36 bulan penjara dan denda Rp 200 juta atau maksimal 72 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, menjelaskan, indikator penetapan kandidat yang bermain politik uang tentunya berdasarkan dari temuan tim di lapangan. Baik itu berdasarkan laporan masyarakat, maupun laporan dari tim Pasangan Calon (Paslon) lain.

“Itukan masyarakat nanti dapat berperan untuk melaporkan. Selain itu juga, tim-tim paslon juga kan mereka ikut mengawasi,” kata Arumahi, Rabu (14/2) kemarin.

Ia menegaskan, Bawaslu telah dibantu oleh Gakkumdu untuk menjadi wadah menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pelanggaran pemilu, serta politik uang. Namun, ia tidak bisa menjelaskan secara teknis bentuk penindakan dan pembuktian apabila disinyalir adanya permainan politik uang.

“Tentu ada prosesnya, dan itu tugas Gakkumdu dan Bawaslu. Apalagi sekarang sekarang Bawaslu sekantor dengan Gakkumdu,” ujarnya.

Untuk sanksi bagi pelaku politik uang, jelas Arumahi, telah diatur dalam UU Pilkada. Setiap paslon dilarang keras memberi uang atau barang kepada pemilih untuk mendapat dukungan.

“Kalau dulu pelaku politik uang yang diberi sanksi, maka melalui aturan terbaru UU Nomor 10 Tahun 2016, pemberi dan penerima sama-sama diberikan sanksi dan hukuman minimal tiga hingga enam tahun pidana penjara,” tegasnya.

Terpisah, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad, menilai, politik uang sangat merusak jalannya proses demokrasi. DKPP akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu dan KPU, untuk mengawasi kandidat.

“Kandidat yang cerdas tak boleh melakukan money politik. Ini sangat berbahaya, dampak yang akan terjadi merugikan semua pihak,” kata Prof Muhammad.

Menurutnya, syarat pilkada yang demokratis dan berintegritas adalah, kandidat bersama masyarakat taat aturan. Selain itu, pemilih yang cerdas dan partisifatif, birokrasi netral, dan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.

“Pendidikan politik perlu untuk mendidik masyarakat. Sekarang zaman now, jika ada kandidat yang masih menggunakan metode kampanye dengan cara politik uang, ini kategori kampung, karena melanggar aturan,” terangnya.

Prof Muhammad menilai, persoalan krusial yang perlu diatasi adalah adalah politik uang dan politisasi SARA. Jika ada pasangan calon masih menggunakan dua metode tersebut, maka kandidat tidak percaya diri (PeDe) dengan dirinya yang menjadi calon.

“Jika kandidat benar-benar PeDe dengan kemampuan yang dimiliki, tak perlu bermain pada ranah politik uang. Karena yang memberi dan menerima sama-sama dapat sanksi berat,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswar Hasan, mengatakan, money politic adalah sesuatu yang diharamkan dalam perhelatan pesta demokrasi. Hal itu lantaran bertolak belakang dengan aturan dan norma yang berlaku dalam sistem demokrasi yang ada saat ini.

“Politik uang itu dimanapun dilarang, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hanya memang, moralitas pelaku politik itu terkadang tidak mau tunduk dan taat pada aturan dan norma demokrasi,” kata Aswar Hasan.

Menurutnya, dalam mengejar jabatan, terkadang seorang politisi berani menghalalkan segala cara demi kepentingannya. Bukan benar-benar maju berdasarkan mengawal kepentingan masyarakat

“Itu karena ambisi kekuasaan melampaui akal sehatnya, sehingga aturan pun dilabrak. Bahkan berusaha mencari celah dengan modus-modus melanggar aturan untuk melakukan politik uang,” pungkasnya.

Aswar Hasan mengkhawatirkan praktek politik uang pada pilkada tahun ini dapat lebih meningkat dari pilkada sebelumnya. Lantaran, kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini cenderung pragmatis dengan adanya kepentingan-kepentingan pribadi elite partai politik.

“Kenapa politik uang itu terjadi, karena politik itu sekarang lebih pragmatis. Pada periode lalu, praktek politik uang itu ada sekitar 30 persen. Kita tidak tau nanti, apakah trennya meningkat dalam pilkada ini atau tidak. Ketika pelaku politik uang itu tidak ditindak dengan tegas, maka akan semakin menjamur,” paparnya.

Dikonfirmasi, salah satu kandidat Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid, secara tegas menolak praktek dalam bentuk money politik, karena tidak mendidik masyarakat. Ia berharap, Bawaslu bisa mensosialisasikan sanksi pidana yang menanti jika ada yang melakukan tindakan tersebut.

“Ancamannya sangat berat. Perlu disosialisasikan ke masyarakat melalui media sampai ke tingkat bawah sebagai pencegahan,” kata Nurdin Halid.

Penolakan terhadap politik uang juga disampaikan Ketua Tim Pemenangan Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka), Bahar Ngitung. Ia mengatakan, pihaknya sejak dulu berusaha memanfaatkan momentum Pilgub untuk mendorong dan menciptakan pilkada yang berkualitas, bermartabat, dan jauh dari praktik kecurangan.

“IYL-Cakka sejak awal berkomitmen, kita ingin menciptakan sebuah perhelatan demokrasi yang bebas dari politik uang, kecurangan dan korupsi,” tegas Bahar Ngitung.

Anggota DPD RI asal Sulsel ini menambahkan, pasangan IYL – Cakka bukanlah kandidat yang disokong kekuatan uang besar. Ditambah lagi, jagoannya bukan tipe kandidat yang hobi melakukan money politik, apalagi tindakan korupsi.

“Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka tidak mau menggadaikan harga dirinya, hanya dengan pemberian uang 100 ribu rupiah. Makanya, momentum pilgub ini kita harus manfaatkan untuk fokus pada sosialisasi program dan figur,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Pasangan Nurdin Abdullah, Asmar Oemar Saleh, menyatakan sikap menolak politik uang.

Pernyataan menolak politik uang merupakan salah satu poin penting dari 13 poin yang telah dikeluarkan oleh tim Prof NA-ASS untuk disampaikan kepada masyarakat umum di Sulsel.

“Ini adalah momentum yang paling bersejarah bagi masyarakat Sulsel. Jadi, kami inginkan pilkada ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)


div>