SENIN , 17 DESEMBER 2018

Terganggu Dengan Debu Pabrik, Warga Watang Pulu Mengadu ke DPRD

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 20 September 2018 20:07
Terganggu Dengan Debu Pabrik, Warga Watang Pulu Mengadu ke DPRD

int

SIDRAP, RAKYATSULSEL.COM – Puluhan warga lingkungan 1 Indokute, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Sidrap mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kamis (20/9/2018).

Mereka datang berunjuk rasa atas dampak beroperasinya pabrik batu milik Eka Putra yang oleh warga disebut sebagai anak Wakapolsek Watang Pulu Ipda Baharuddin.

Koordinator aksi, Lamadong Jamalu dihadapan sejumlah anggota DPRD Sidrap yang menerima keluhan mereka menyampaikan bahwa aktifitas
Puluhan warga ini unjukrasa terkait adanya Pabrik Batu CV Asbar sangat mengganggu warga sekitar.

“Debunya sangat mengganggu. Debu yang keluar dari pabrik mencemari lingkungan sekitar terutama lingkungan 1 Indokute Kelurahan Uluale,” kata dia.

Dihadapan anggota DPRD, Lamadong Jamalu meminta agar Pabrik Batu tersebut segera ditutup dan tidak diterbitkan izin pengoprasiannya dilokasi tersebut.

Bukan itu saja warga juga meminta agar Pabrik Gabah yang ada di lokasi mereka segera membuat alat sekam agar debu dari gabah tidak menyebar dan mengganggu masyarakat.

“Debu gabah juga sangat menggangu dan merugikan masyarakat karena sudah ada tiga masyarakat yang menjadi korban. Mereka mengidap TBC dan Asma gara-gara polusi debu tersebut,” jelas Lamadong.

Lamadong juga mengakui bahwa sebelumnya masyarakat disekitar Lingkungan 1 Indokute dan pihak pemilik pabrik baik pabrik batu dan pabrik gabah pernah dipertemukan di kantor Camat Watang Pulu yang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup Sidrap.

Pertemuan saat itu sepakati akan membuatkan pelindung atau alat supaya debu dari limbah Pabrik tidak mencemari lingkungan dan pengoprasian pabrik dibatasi, tetapi hingga saat ini kesepakatan tersebut belum terealisasi semua dan masih ada Pabrik Gabah yang belum membuatkan alat pelindung.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Partanahan dan Lingkungan Hidup Sidrap, Hj Aryani menjelaskan jauh sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sidrap telah melakukan pertemuan dan memberikab teguran kepada Pabrik batu tersebut untuk beroperasi karena Pabrik Batu CV Asbar memang tidak ada ijin untuk pengoperasian Pabrik Batu tersebut.

“Selaku pihak pemerintah setempat tak mengetahui kalau pabrik tersebut kembali beroperasi setelah kita melakukan pertemuan dan memberikan teguran untuk berhenti beroperasi,” ungkap Aryani.

Khusus Pabrik gabah sudah ada ijin, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga Pemda Sidrap telah melakukan pertemuan dan pemilik Pabrik Gabah meminta konpensasi hingga bulan Desember untuk membuat sekam.

Ketua Komisi I DPRD Sidrap dari Fraksi Nasdem, Umar Manong mengatakan berdasarkan Surat dari Pemda Sidrap tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Sidrap, Pabrik batu tersebut belum memenuhi syarat dan termasuk Amdal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Partanahan dan Lingkungan Hidup.

“Jika beroperasi otomatis ini telah melanggar Undang-undang apalagi ada temuan bahwa Pabrik tersebut tidak melakukan pengolahan udara sehingga mencemari lingkungan. Harusnya sudah bisa dilakukan tindakan dari Pemkab Sidrap dengan Dinas terkait,” kata Umar.

Untuk itu, DPRD Sidrap akan melakukan Pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Polres Sidrap untuk mengambil langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. (*)


Tag
div>