SABTU , 21 APRIL 2018

Terkait Layanan Publik, Direktur Perusda Bandingkan Takalar dengan Makassar

Reporter:

Supahrin

Editor:

Lukman

Kamis , 12 April 2018 22:20
Terkait Layanan Publik, Direktur Perusda Bandingkan Takalar dengan Makassar

Alun-alun Lapangan H Makkatang Daeng Sibali.

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Saat ini, warga kabupaten Takalar mengeluhkan menjamurnya tukang parkir yang mengaku dikelola oleh Perusda Takalar. Salah satunya di alun-alun Lapangan H Makkatang Daeng Sibali.

Lahan yang sebelumnya dijadikan tempat senam atau olahraga oleh masyarakat, sekarang disulap menjadi tempat parkiran.

Direktur Perusda, Daeng Lira membenarkan hal tersebut. Pengadaan parkir merupakan salah satu cara untuk menata kota Takalar dalam menertibkan kendaraan yang parkir di badan jalan yang mengakibatkan pengguna jalan lain terganggu.

“Parkiran di alun-alun H Makkatang Daeng Sibali sengaja memang ditata dengan baik, supaya kendaraan pengunjung tidak mengganggu pengguna jalan dan memang lahannya sangat bagus untuk dijadikan tempat parkir,” tandasnya, Kamis (12/4).

Pihaknya juga mengaku akan membenahi kekurangan di alun-alun. Dia juga menilai, masyarakat Takalar tidak terbiasa membayar retribusi parkir.

“Warga Takalar ini tidak terbiasa dengan retribusi parkiran sehingga mereka mengeluhkan, coba kita lihat di Makassar masyarakatnya tidak ada yang keluhkan pembayaran retribusi parkir,” kilahnya.

Terpisah, salah satu aktivis, Indarto menilai, kebijakan untuk menata kota sah-sah saja, namun ketika itu di ruang publik, maka kita harus mencontoh Makassar juga. “Contoh di Anjungan Losari, itu parkirannya gratis. Belum lagi, hak-hak masyarakat di ruang publik adalah mendapatkan pelayanan terbaik, seperti parkir gratis. Seharusnya dengan retrubusi yang dibayar masyarakat, Perusda juga harus menjamin keamanan kendaraan,” tandasnya.

Alangkah baiknya itu digratiskan, karena itu ruang publik. Pihaknya juga menilai, membandingkan Takalar dengan Makassar sangat tidak elok. “Kita juga harus melihat tata kelola pemerintahannya terkait pelayanan publik. Alangkah baiknya Pemkab lebih peka terhadap aspirasi masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Takalar, Syamsari Kitta terkesan enggan berkomentar terkait persoalan ini. “Tanya langsung sama Direktur Perusda,” singkatnya. (*)


div>