Ternyata Ini Alasan Fraksi Hannas Mangkir Dari Paripurna KUA PPAS

PAREPARE, RAKSUL.COM- Wakil Ketua Fraksi Hanura-NasDem (Hannas) DPRD Kota Parepare Heri Ahmadi yang berhasil dihubungi, membeberkan alasan pihaknya mangkir dalam rapat Paripurna Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2017.

Menurut Heri Ahmadi, ada beberapa kesepakatan antara Legislatif dan pihak Eksekutif yang belum terpenuhi, salah satunya terkait Peraturan Pemerintah (PP) 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dinilainya hingga sekarang belum dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Ketidakhadiran dalam rapat Paripurna KUA PPAS yang digelar di Ruang Pola Setdako Parepare, Rabu, (13/9/2017) merupakan bentuk protes yang dilayangkan Sekretaris Komisi III DPRD Parepare ini.

“Kami dari Hannas, tidak bermaksud untuk memboikot, namun kita ingin selesaikan dulu ini masalah (PP 18/2017). Ini juga mendesak karena ada aturan yang ditetapkan dan harus segera dilaksanakan,” pintanya.

Menanggapi bentuk protes dari Fraksi Hannas, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Iwan Asaad yang dihubungi, menjelaskan, mengenai Perwali dari PP 18/2017 sementara berproses.

Iwan Asaad yang juga Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Parepare ini, menguraikan, mengenai tahapan kesepakatan tersebut harus melalui Tim Penilai Independen yang ditunjuk oleh Appraisal. Tugas Tim Penilai dari Appraisal tersebut kata Iwan, untuk menentukan angka-angka atau besaran tunjangan yang akan diperoleh Anggota dan Pimpinan DPRD berdasarkan kajian atau penilaian.

Ada tiga yang dinilai oleh Tim Independen, kata dia, yaitu mengenai tunjangan perumahan dewan, tunjangan transportasi, dan tunjangan biaya rumah tangga bagi Pimpinan DPRD Parepare.

“Penetapan angka-angkanya tidak boleh dilakukan sepihak, tapi melalui Tim Penilai Independen dari Appraisal, sementara dikomunikasikan oleh BKD untuk turun bekerja. Kalau tidak ada halangan, dalam waktu singkat sudah mulai bekerja,” jelasnya.

Iwan juga mengatakan, hingga saat ini semua daerah di Sulsel masih dalam proses tahapan, sehingga belum ada daerah yang melakukan penetapan.

“Sama dengan prosesnya daerah lai yang ada di Sulsel dan di Indonesia, jadi belum ada daerah yang melakukan penetapan,” urai Iwan Asaad kepada Jurnalis Rakyat Sulsel.

Terkait alasan Fraksi Hannas yang tidak menghadiri rapat Paripurna penyerahan KUA PPAS APBD-P 2017 karena realisasi PP 18/2017 ini belum terpenuhi, Mantan Kadis Kominfo ini menjelaskan, jika anggaran terkait kenaikan tunjangan Dewan dalam PP 18/2017 juga termaktub di dalam KUA-PPAS, sehingga jika belum diterima oleh Dewan, maka akan menghambat proses atau tahapan berikutnya ketika Perwali dari PP 18/2017 diterbitkan.

“Jadi kita berharap tahapan ini dilalui, sementara Tim Appraisal bekerja untuk menilai angka-angkanya, dan setelah itu kita tindaklanjuti dalam bentuk Perwali. Namun Perwali ini nanti bisa diberlakukan, apabila APBD P-telah ditetapkan, tetapi bagaiamana APBD-P ditetapkan, jika KUA PPAS-nya belum diterima,” detil Iwan Asaad. (Nia)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here