KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Terpengaruh Pelantikan TP, Tim Hukum FAS Minta Sidang PTUN Dipercepat

Reporter:

Arman

Editor:

Ridwan Lallo

Kamis , 18 Oktober 2018 18:50

MAKASSAR, RAKSUL.COM– Tim hukum Faisal Andi Sapada (FAS), yang diwakili Anwar Sadat meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mempercepat sidang.

Ini diungkap dalam sidang Kamis, 18 Oktober 2018, dengan agenda replik atau jawaban penggugat terhadap pembelaan tergugat.
 
Tergugat dalam sidang ini adalah KPU Parepare, yang dilayangkan FAS, namun bukan pasangan calon, karena Asriady Samad (pasangan FAS di Pilkada) tidak ikut menggugat.

Sementara Dr HM Taufan Pawe-H Pangerang Rahim (TP) sebagai pemenang Pilkada Parepare, menjadi tergugat intervensi atau pihak ketiga.

Alasan tim hukum FAS meminta percepatan sidang, karena terpengaruh dengan jadwal pelantikan TP pada 31 Oktober 2018.

“Kami mendapat informasi sudah ada surat dari Kemendagri terkait pelantikan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di Sulsel pada 31 Oktober. Karena itu, kami minta pelaksanaan persidangan dipercepat, kalau bisa dua kali dalam seminggu,” pinta Anwar Sadat di hadapan majelis hakim. 

Tergugat intervensi, Pangerang Rahim usai sidang menanggapi, bahwa pihaknya meminta agar sidang tetap berlangsung seperti biasa yakni satu kali dalam seminggu.

Soal jadwal pelantikan wali kota dan wakil wali kota Parepare pada akhir bulan yang menjadi alasan tim hukum FAS minta percepatan sidang, Pangerang Rahim menanggapi bijak. “Itu domainnya Menteri Dalam Negeri,” kata mantan anggota DPRD Sulsel ini.

Wali Kota Parepare terpilih, Taufan Pawe dalam beberapa kesempatan menekankan, perkara di TUN tidak akan mempengaruhi pelantikan dirinya dan Pangerang Rahim.

“Perkara di TUN ini, saya yakin dengan keilmuan saya, tidak akan bisa menahan pelantikan saya dan Pak Pangerang Rahim, sebagai wali kota dan wakil wali kota,” tegas TP yang bergelar doktor (S3) ilmu hukum ini.

Menurut Taufan, ada wilayah yudikatif yakni perkara hukum, dan ada wilayah eksekutif dan legislatif yang mengatur tentang pelantikan kepala daerah.

“Jadi perkara ini tidak ada hubungannya dengan pelantikan wali kota. Rancu kalau mau dicampurbaurkan. Tidak mungkin pengadilan mau kabulkan (menahan pelantikan, red),” tandas Taufan.

Agenda sidang berikutnya di PTUN Makassar, adalah duplik atau jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat pada Kamis, 25 Oktober 2018. (*)


div>