JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Tersandung Narkotika, Kades Botto Mallangga Siap-siap Dicarikan Plt

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 20 April 2016 17:40

ENREKANG, RAKYATSULSEL.COM – Kasus narkotika yang menjerat Kades Botto Mallangga berinisial Ds, menjadi perhatian khusus Bupati Enrekang, H Muslimin Bando. Pasalnya, menurut orang nomor satu di Bumi Massenrempulu ini, dia bersama jajaran pemkab Enrekang telah menyatakan perang terhadap narkotika.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perintah kepada setiap PNS di lingkup Pemkab Enrekang untuk dites urin. “Dengan adanya kasus ini, saya mengaku kebobolan. Sangat saya sesalkan seorang kades terlibat kasus narkotika,” ujar Muslimin Bando saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/4).

Menurut bupati berlatar belakang guru ini, sudah banyak contoh pengangkatan pelaksana tugas (PLT) kepala Desa, karena pejabat kepala desanya tersangkut masalah hukum. Kapan seorang kades dicarikan Plt, menurutnya, sudah ada aturannya. Pengangkatan Plt dilakukan jika kepala desa yang bersangkutan dinilai sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat di Desanya.

Dikatakan, seorang kades adalah ujung tombak pembangunan di desa. Maju mundurnya desa ada di tangan kepala desa. “Kalau kepala desanya sudah rusak, bagaimana lagi dia bisa memajukan desanya, ” ujar Bupati.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Arfan Renggong yang dimintai komentar, enggan memberi berkomentar terlalu jauh. Menurutnya, untuk memberhentikan seorang kepala desa harus jelas dasar hukumnya.

“Jadi tunggu sajalah proses hukumnya. Kalau memang nantinya dijatuhi hukuman di pengadilan, tentu akan ada proses lanjutan. Tapi tetap kita perlandaskan azas praduga tidak bersalah, sampai ada vonis yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Arfan Renggong.

Terpisah, Kapolres Enrekang AKBP Leo Tri Wibowo memastikan Kades Buttu Mallangga dan 7 orang lainnya tidak akan diproses secara hukum karena minimmnya barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan.

“Meskipun urinnya positif dan ada alat isap berupang tabung bong yang didapatkan, tapi itu belum cukup untuk menjerat mereka secara hukum. Kalaupun dipaksakan, bisa jadi Kejaksaan akan menolak berkasnya,” ungkap AKBP Leo Tri Wibowo.


div>