SENIN , 22 OKTOBER 2018

Teruji Inovatif, Program Pendidikan IYL-Cakka Paling Dinantikan Masyarakat

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Jumat , 02 Februari 2018 20:45
Teruji Inovatif, Program Pendidikan IYL-Cakka Paling Dinantikan Masyarakat

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo (IYL) - Andi Mudzakkar (Andi Cakka)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Terobosan program di bidang pendidikan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), banyak dinantikan masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat, paslon yang teruji berpengalaman di bidang pemerintahan ini diyakini mampu memajukan pembangunan sumber daya manusia Sulsel ke depan.

IYL-Cakka memprogramkan subsidi dana pendidikan hingga Rp1,5 Triliun per tahun. Kenaikan anggaran hingga dua kali lipat tersebut untuk memastikan pelaksanaan pendidikan Sulsel yang berkualitas dan merata tanpa pungutan.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla, mengatakan kejelasan plafon subsidi anggaran pendidikan memberi harapan dalam memajukan pembangunan sumber daya Sulsel ke depan. “Seperti apa penjabaran program dengan alokasi anggaran tersebut? Inilah yang banyak dinantikan publik,” katanya.

IYL sebut dia, teruji memiliki komitmen kuat memajukan sektor pendidikan. Saat menjabat Bupati Gowa, IYL tercatat sebagai kepala daerah pertama yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) pendidikan gratis hingga mencetuskan program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB).

“Kemajuan suatu daerah bahkan negara tak terlepas dari SDM atau pendidikan. Hal ini yang dilakukan Ichsan Yasin Limpo saat menjabat Bupati Gowa. Alokasi anggaran dari APBD merupakan yang diprioritaskan untuk dialokasikan dalam program pendidikan gratis. Ini pertama ditetapkan di Indonesia sebelum UU No 20 tahun 2003,” ujar Adi Suryadi Culla, akademis Universitas Hasanuddin yang juga Ketua Dewan Pendidikan Sulsel.

Menurut Culla, ide dan gagasan priroitas program para paslon dinantikan disosialisasikan secara intens. Tak terkecuali konsep yang kompresensif menyangkut gambaran desain pelaksanaan program, kejelasan anggaran, dan kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Program idealnya direncanakan secara terukur, agar tak sekadar janji politik yang sulit dipenuhi,” imbuhnya. (*)


div>