Kamis, 29 Juni 2017

THR Cair Lebih Cepat Makin Baik

Jumat , 16 Juni 2017 11:51
Penulis :
Editor   : doelbeckz
Ilustrasi.
Ilustrasi.
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak agar peraturan pemerintah tentang Tunjangan Hari Raya (THR) segera direvisi. Tenggat waktu pembayaran paling lambat H-7 Lebaran dianggap rawan dimanfaatkan pengusaha untuk berbuat curang.

Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan, aturan pembayaran THR harus diubah dari minimal H-7 menjadi H-30 Lebaran agar pengusaha tidak bisa mengelak dan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan PHK.

Menurut dia, H-7 adalah waktu pengusaha sudah menerapkan libur bersama selama Lebaran. "Jadi, kalaupun perusahaan melakukan PHK pada hari-hari tersebut, tidak ada pengaruhnya terhadap produksi," katanya.

Selain itu, diperlukan peraturan tambahan yang memuat larangan bagi perusahaan untuk melakukan PHK atau memutus kontrak buruh pada H-30 sampai H+15 Lebaran.

Said juga menyebutkan, ada beberapa pengusaha yang melakukan PHK dan memecat karyawan kontrak demi menghindari pembayaran THR.

Iqbal yang baru terpilih kembali sebagai governing body International Labour Organization (ILO) menjelaskan, ada kelemahan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Keagamaan.

Pengusaha yang mem-PHK buruh kontrak sebelum Lebaran tidak wajib membayar THR. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak kerja karyawan untuk menghindari pembayaran THR. "Itu adalah modus berulang-ulang yang setiap tahun dilakukan pengusaha untuk menghindari membayar THR,’’ ungkap Iqbal.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*