RABU , 23 MEI 2018

Tidak Mungkin Ada Perubahan Database Kependudukan

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 21 September 2012 10:24
Tidak Mungkin Ada Perubahan Database Kependudukan

Hasbi Nur, Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel

Hasbi Nur, Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terus menjadi polemik. Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel pun disalahkan dan dituding manipulasi data. Lalu, sebenarnya bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana proses penetapan DP4? Berikut petikan wawancara Harian Rakyat Sulsel dengan Hasbi Nur, Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Kamis (20/9).

 

+ Bagaimana proses pengumpulan data DP4 yang dilakukan Pemprov Sulsel? Apalagi, DP4 terus saja menjadi polemik karena ditemukan data yang tidak valid.

-  Perlu dipahami bahwa data DP4 itu sesuai dengan namanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah data penduduk potensial atau data penduduk yang diprediksi dapat menjadi wajib pilih pada tanggal 22 Januari 2013. Sehingga, dalam konteks lain disebut dengan data awal atau data mentah. Data DP4 merupakan data yang bersumber dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten/Kota. Data jumlah pemilih tersebut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk data yang dituangkan dalam format DP4 dan oleh Provinsi selanjutnya diserahkan ke KPUD Sulsel.

 

+ Setelah DP4 diserahkan ke KPUD, bagaimana proses selanjutnya?

– Setelah DP4 tersedia, dilanjutkan dengan tahapan pemutakhiran untuk mendapatkan data yang sebenarnya di lapangan dan hasilnya akan dituangkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian, DPS tersebut akan diumumkan oleh KPU ke masyarakat untuk dikoreksi bila masih ada kekurangan. Setelah itu baru diterbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga akan dilanjutkan dengan pengumuman DPT ke masyarakat. Sehingga DP4 itu bukan data pemilih final, yang final adalah data DPT.

 

+ Pemprov selalu dituding sebagai pihak yang memanipulasi data. Bagaimana tanggapan Anda?

– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya menangani tahapan penyiapan data potensial pemilih dan tidak dapat melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Karena, mulai tahapan pemutakhiran, penetapan DPS, pengumuman penetapan DPT dan pengumuman DPT adalah merupakan kewenangan KPUD dan penganggarannya memang ada di KPUD. Pemerintah Provinsi tidak bisa melakukan pemutakhiran karena dari sisi pembiayaan tidak mungkin akan dianggarkan dua kali pembiayaan untuk kegiatan yang sama. Sehingga, bila ada isu yang menyatakan bahwa ada kecurigaan dilakukannya penambahan data penduduk fiktif, itu tidak mungkin terjadi. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mungkin melakukan perubahan database kependudukannya tanpa ada dasar yang jelas. Data kependudukan dapat diubah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah ada permintaan/pelaporan dari penduduk sendiri atau dari hasil pendataan petugas langsung di lapangan. Bila petugas melakukan perubahan database kependudukan yang ada dalam SIAK tanpa dasar yang kuat atau tidak sesuai aturan, maka pegawai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tersebut dapat dituntut hukuman pidana penjara sampai 8 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Oleh karena itu, tidak mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota melakukan kesengajaan untuk mengubah dan menambahkan pemilih siluman atau melakukan hal curang, karena data pemilih itu berasal dari data SIAK. Lebih lagi, tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memang tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki peluang untuk melakukan perubahan secara langsung dalam SIAK Kabupaten/Kota.

 

+ Lalu, bagaimana dengan fakta data ganda atau tudingan yang dilontarkan tim media IA?

– Bila di salah satu media menyatakan bahwa di Makassar didapati data ganda 72.052 orang, atau seperti yang diutarakan oleh Tim Media IA di beberapa kabupaten/kota terdapat data ganda, menurut saya mungkin itu baru dugaan yang didasarkan pada pemeriksaan data melalui pengolahan data passif, bukan data pengecekan langsung ke rumah-rumah sehingga belum bisa dikatakan data riil. Beri kesempatan kepada KPUD untuk melakukan pemutakhiran yang dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah.

Sebagai contoh di Kota Makassar, bila disesuaikan dengan data DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah sebanyak 1.265.110 orang wajib pilih. Ternyata sampai hari ini tanggal 19 September 2012, hanya 715.968 orang yang ada dalam data centre E-KTP Kemendagri, sedangkan jadwal pendataan secara massal telah selesai sejak bulan April yang lalu. Sekarang tetap berlangsung pendataan tetapi bila didasarkan pada data online yang ada di Kementerian Dalam Negeri tersebut, dalam 5 bulan ini hanya terjadi penambahan yang sudah tidak signifikan lagi, data bulan April 2012 adalah sebesar 692.049 orang. Berarti ada hampir seperdua dari wajib KTP Kota Makassar yang belum jelas. Apakah itu berarti bahwa data penduduk sekitar seperdua wajib KTP penduduk Kota Makassar yang ada dalam DP4 tidak benar atau fiktif atau akibat penggelembungan atau ganda? Semua masih perlu pembuktian langsung ke rumah-rumah yang tahapannya sedang berlangsung sekarang.

 

+ Menurut Anda, jalan keluar seperti apa yang bisa diambil menghadapi polemik tersebut?

– Lepas dari ada tidaknya data suspect ganda dalam DP4, dalam kurun waktu satu bulan lebih kedepan, terbuka luas bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan data pemilih. Saatnyalah kita semua membantu dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang akan mendata dari rumah ke rumah sehingga benar-benar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihasilkan nantinya tidak bermasalah dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Bila ada data ganda, tidak terdata, tidak punya hak memilih, dan lain-lain, melalui proses pemutakhiran yang sedang berlangsung saat ini kita lakukan koreksi. Kalau ada yang didapati salah, maka sampaikan ke KPUD, jangan tidak diserahkan data tersebut. Selanjutnya, setelah pemutakhiran data pemilih telah dilakukan, data tersebut akan dituangkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan diumumkan secara luas oleh KPUD. DPS inipun bukan data pemilih final, bila masih ada yang dianggap bermasalah maka ruang untuk melakukan perbaikan juga masih terbuka sampai diterbitkannya daftar pemilih tetap (DPT). (RS5/D)

 


Tag
div>