• Rabu, 23 April 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Tiga Anggota Panwas Sulsel Terancam Sanksi Berat

Bawaslu Temukan Kesalahan Administratif Pengadaan Sewa Kantor

Rabu , 07 November 2012 10:02
Total Pembaca : 345 Views
Grafis : udin /rakyat sulsel

Baca juga

MAKASSAR – Tak main-main, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI langsung merespon kisruh internal yang terjadi di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel. Selasa (6/11) kemarin di Kantor Panwaslu, Jl Bonto Langkasa, Ketua Bawaslu RI Dr, Muhammad Alhamid memeriksa tiga Komisioner Panwaslu Sulsel terkait pengadaan sewa  barang dan jasa.

Pemeriksaan Komisioner Panwaslu Sulsel dilakukan selama 7 jam yang juga dihadiri CV Sitra Gemilang sebagai kontraktor yang memasukkan fasilitas alat perkantoran Panwaslu Sulsel.

“Kita cuma melakukan klarifikasi saja, bukan memeriksa. Karena kami menemukan terjadinya kesalahan administratif, dan kurang cermatnya anggota Panwaslu sehingga terjadi kisruh internal,” beber Alhamid kepada Rakyat Sulsel, kemarin.

Sehingga, lanjut Alhamdi, dari hasil pemeriksaan ini nantinya akan diplenokan Bawaslu RI untuk menempatkan apakah diberikan sanksi administrasi hingga sanksi berat kepada Komisioner Panwaslu yang kurang cermat melakukan tugasnya.

Bawaslu RI dalam pemeriksaan telah memiliki bukti dan data yang kuat dan akan dijadikan sebagai alat bukti untuk menentukan hasil pleno Baswaslu terkai kekurangcermatan anggota Panwaslu.

“Kita telah memiliki bukti terkait kisruh antara komisioner dan Panwaslu dan semuanya akan menjadi rujukan dalam rapat pleno Bawaslu RI nantinya,” ulasnya.

Alhamid menjelaskan, mengenai barang perlengkapan kantor yang nilainya Rp287 juta yang ada di Kantor Panwaslu akan tetap dipakai, dan mengembalikan sistemnya ke semula sehingga tidak melanggar peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas Rp200 juta.

Apalagi Pimpinan CV Sitra Gemilang, Sitraedah yang juga hadir dalam klarifikasi tersebut telah mengikhlaskan dengan status pinjam barangnya untuk dipergunakan di Kantor Panwaslu.

Karena ini adalah kesalahan sistem dan komunikasi yang kurang, maka kata Alhamid, Bawaslu menilai ini perlu dikembalikan kepada sistem awal yang selayaknya dilakukan. Terkait dana yang sudah disetorkan kepada CV Sitra Gemilang akhirnya disepakati untuk ditahan dan menunggu hasil pemenang tender pengadaan barang kantor.

“Kita meminta alat kantor ini tetap dipergunakan hingga nantinya memilih perusahaan yang menang tender pengadaan barang sewa kantor Panwaslu,” tandasnya.

Kasus ini muncul ketika Pejabat Pelaksana Tugas Teknik (PPTK) Anwar Alam membeberkan terjadi dugaan penyimpangan terkait pengadaan alat kantor di Panwaslu. “Masa ada anggaran yang jumlahnya mencapai Rp287 juta tidak melalui tender,” ungkap Anwar Alam, kemarin.

Diketahui barang yang dipergunakan Panwaslu itu adalah barang sewaan mulai dari peralatan kantor hingga peralatan lainnya.  “Ini merupakan gratifikasi sehingga saya meminta kepada bendahara untuk tidak membayar barang tersebut,” tandasnya.

Terpisah, Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas menjelaskan, peralatan kantor yang ada itu bukan karena pesanan dirinya, melainkan barang itu ada karena adanya pesanan dari Anwar Alam selaku PPTK.

“Itu barang ada setelah kami melakukan tes calon Panwaslu. Kalau kami dituding yang memesan, itu salah karena itu bagian dari tugas sekertariat,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Sulsel, Supriyanto, menganggap sebenarnya nilai anggaran yang diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) panwaslu, pihaknya hanya menyetujui besaran jumlah anggaran sebesar Rp132 juta. Namun dalam proses pengusulan, Pejabat Pelaksana Petugas Teknik (PPTK) Panwas Sulsel, Anwar Alam berinisiatif untuk mengurus semua pengadaan tanpa melihat jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam pleno yaitu sebesar Rp132 juta

“Dalam RKA kami hanya usulkan Rp132 juta. Tapi Anwar Alam sebagai pegawai di Panwas berinisiatif untuk mengurus. Ternyata dia tidak melihat nilai yang tertera dalam RKA yang telah disepakati,” ujar Supriyanto.

Sesuai atauran, kata Supriyanto, nilai anggaran yang bisa ditender harus Rp200 juta keatas. Tapi, lanjutnya, pihaknya hanya mengusulkan Rp132 juta. makanya, lanjut Supriyanto, pihaknya tidak melakukan proses tender. Dia juga membantah bila pengadaan perlengkapan kantor ada unsur gratifikasi. (RS6/C)