SABTU , 15 DESEMBER 2018

Tiga Daerah Zona Merah, KPU Lakukan Patroli Mobile

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 26 Juni 2018 09:52
Tiga Daerah Zona Merah, KPU Lakukan Patroli Mobile

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tiga daerah di Sulsel ditetapkan sebagai daerah rawan konflik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel. Masing-masing, Kabupaten Sidrap, Kota Palopo, dan Parepare.

Untuk memastikan pilkada berjalan lancar di semua daerah, termasuk ketiga daerah yang ditetapkan masuk dalam zona merah, Penjabat Gubernur Sulsel, Sumarsono, melakukan rapat tertutup bersama sejumlah stakeholder. Pelaksanaan pilkada serentak yang ditetapkan pada tanggal 27 Juni nanti, menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat.

“Potensi rawan itu daerah Sidrap, Palopo, Parepare. Sedangkan Makassar yang sebelumnya masuk zona merah, kita tidak khawatirkan lagi setelah melihat masyarakat Makassar yang sudah dewasa,” ujarnya, Senin (25/6) kemarin.

Berdasarkan laporan yang diterima Sumarsono, sebanyak 1.600 personil kepolisian dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan pilkada. Belum termasuk aparat TNI, yang juga tetap siaga mengerahkan personilnya jika dibutuhkan.

“Yang bahaya itu survei liar. Jika hasil survei dua-dua menang, dan masyarakat euforia, tetapi hasil KPU tidak sama, maka disitu terjadi masalah,” kata Sumarsono.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, mengatakan, persiapan pelaksanaan seperti persiapan logistik, telah siap hingga 95 persen. Sisa beberapa item formulir saja, yang menurutnya sementara berproses.

Untuk pengawasan, pihaknya menyiapkan konsep Patroli Mobile dengan melibatkan pengawas, sesuai jumlah TPS yang ada. Kemudian, persiapan dari penyelenggara pemilu.

“Dari pengawas juga saya sudah laporkan bahwa kami punya konsep namanya Patroli Pengawasan. Ini akan berperan pada saat masa tenang ini melakukan patroli mobile. Jumlahnya semua pengawas TPS yang jumlahnya sebanyak TPS di Sulsel,” ungkap Arumahi.

Ia membeberkan, laporan yang masuk ke Bawaslu sangat banyak. Termasuk masalah administrasi yang sangat mendominasi.

“Laporan yang paling pelik adalah sengketa karena kita harus sidangkan. Sengketa di Palopo, Parepare, Makassar, Luwu juga ada sengketa,” ulasnya.

Ia melanjutkan, tujuh KPPS Makassar yang terlibat dalam politik praktis sudah ditangani Panwas Kota Makassar. Kemungkinan, mereka akan direkomendasikan untuk diganti/diberhentikan.

“Untuk sementara, baru tujuh di Kota Makassar. Tapi dengan kasus itu, kami coba mengingatkan untuk daerah lain. Soalnya, ini harus menjaga integritas. Tujuh KPPS itu seharusnya diganti sebelum bertugas,” tegasnya. (*)


div>