MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Tiga Kabupaten Tidak Anggarkan Biaya Pilkada

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 05 September 2017 10:25
Tiga Kabupaten Tidak Anggarkan Biaya Pilkada

PENANDATANGANAN NPHD. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Sulsel, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (4/9). QUDRATULLAH/RAKYAT SULSEL.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tiga kabupaten penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ternyata tidak menganggarkan biaya pilkada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka tahun ini. Ketiga daerah tersebut yakni Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, dan Enrekang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, mengungkapkan, pihaknya telah meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, untuk menyurati ketiga daerah tersebut. Menurut Arumahi, sejak tahun 2016, Bawaslu Sulsel sudah mengirim proposal anggaran kebutuhan Pilkada 2018. Dengan asumsi, supaya dianggarkan di anggaran 2017, karena memang tahapan pilkada sebagian ada di 2017.

“Kami tidak tau persoalannya dimana, kenapa sampai hari ini kami belum mendapatkan angka yang pasti, berapa yang dialokasikan di 2017. Dan tentu nanti, akan ada pembahasan untuk 2018. Mudah-mudahan, bisa difasilitasi oleh pemprov sehingga ada angka yang bisa diperoleh,” kata Laode, usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Sulsel, di Ruang Kerja Gubernur Sulsel, Senin (4/9).

Terkait penandatanganan NPHD, Arumahi mengungkapkan, setelah penandatanganan NPHD tersebut, berarti sudah ada kepastian anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Sulsel. Maka, pihaknya akan mulai menghitung sharing untuk kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada.

“Untuk daerah yang tidak melaksanakan pilkada, otomatis kami tidak menetapkan anggaran mereka. Tapi, sharing untuk kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada itu, kami akan siapkan hanya sekedar untuk mencukupi APBD yang kurang dari kabupaten, karena biaya pilkada di kabupaten/kota menjadi kewajiban APBD di kabupaten kota juga. Jadi, kalau ada yang kurang sedikit, kami akan sharing,” terangnya.

Ia menjelaskan, perhitungan dana sharing sudah jelas. Berdasarkan jumlah kecamatan, kelurahan, dan TPS. Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten tiga orang, kecamatan tiga orang, PPL di kelurahan dan desa masing-masing satu orang, kemudian pengawas TPS di masing-masing TPS satu orang.

“Jadi, basisnya jelas. Yang lain-lain, tinggal administrasi saja dan kegiatan lain yang sifatnya sosialisasi. Itu bisa fleksibel, tergantung dari anggaran. Kalau anggarannya banyak, mungkin sosialisasi bisa ditambah. Tapi kalau kurang, ya dikurangi,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai penguatan gakkumdu, Koordinator Divisi Hukum, Tindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf, menjelaskan, sudah ada 25 penyidik polri yang mengikuti pelatihan. Hal tersebut kurang lebih sama, juga akan dilaksanakan di pihak kejaksaan.

“Nanti, penyidik dan jaksa sudah stay di kantor panwas kabupaten/kota dan kantor bawaslu provinsi. Sudah posko disitu, karena gakkumdu langsung bekerja saat diterimanya laporan,” ungkapnya.

Asri menambahkan, setelah ada laporan yang masuk ke gakkumdu, proses penyelidikan sudah langsung dilakukan polisi dibawah supervisi jaksa, bersama-sama panwas. Polisi juga sudah bisa menggunakan upaya paksa, melakukan penyitaan dan langkah-langkah upaya paksa lainnya.

“Bisa langsung dilakukan penahanan jika memenuhi syarat,” tegasnya. (Fahrullah)


div>