SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Tiga Kali Reses, Dewan Habiskan Rp 4,5 M

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 20 Januari 2016 12:00
Tiga Kali Reses, Dewan Habiskan Rp 4,5 M

int

PENULIS: ASHAR
EDITOR: LUKMAN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggaran reses 50 Anggota DPRD Makassar untuk tahun 2016 diprediksi bakal bertambah. Kenaikannya cukup signifikan atau dua kali lipat dari sebelumnya.

Disisi lain, kegiatan reses yang dilakukan para wakil rakyat dengan turun di lapangan justru cenderung ceremonial alias ritual saja. Reses yang sejatinya untuk mendengar keluhan masyarakat, yang selanjutnya dikawal untuk direalisasikan malah kerap hanya menjadi janji manis.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Adwi Awan Umar mengaku telah merekomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk dana reses legislator dinaikkan sebesar Rp30 Juta untuk tahun 2016 ini.

Adwi mengatakan, Sekretariat DPRD Makassar merencanakan sebanyak itu, tapi belum dirasionalisasi lagi ke Pemkot Makassar. “Kita rencanakan Rp 30 an juta, tapi belum turun DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) jadi masih bisa dirasionalisasi oleh Pemkot Makassar, karena akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan tetap tiga kali reses,” kata dia, Selasa (19/1).

Dengan jumah 50 legislator di DPRD Makassar, maka uang rakyat yang dihabiskan untuk reses selama setahun sebesar Rp 4,5 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk tiga kali reses.

Dari data sebelumnya, anggaran reses untuk tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum DPRD Makassar ini menyebutkan, tahun 2015 lalu, setiap anggota dewan diberi uang saku Rp15 Juta per orang untuk sekali reses. Jumlah itu meningkat dari nilai tahun 2014, dimana sebelumnya hanya diberi sebesar Rp10 Juta per orang.

[NEXT-RASUL]
Menurut Adwi, anggaran reses yang besarnya Rp15 juta per legislator pada tahun 2015, itu pun hanya berbentuk barang keperluan di lapangan seperti, meja, tenda, kursi dan lain sebagainya.

Anggaran reses kata Adwi tidak diberikan dalam bentuk uang. Namun, hanya berbentuk barang yang di butuhkan keperluan saat bertemu dengan konsituen mereka. “Kita hanya fasilitasi keperlua mereka saat di lapangan, tidak diberikan berbentuk dana,” ujarnya.

Reses pertama di tahun anggaran 2016 ini akan dimanfaatkan oleh seluruh anggota dewan lagi untuk turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing selama seminggu. Tujuannya, agar anggota dewan bisa mendengarkan langsung kebutuhan warga yang mereka wakili.

Sementara Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Susuman Halim mengatakan, bahwa dana reses per legislator sebesar Rp 25 juta. Itu pun diberikan pada saat pemberian laporan reses, dan biasanya telat sampai 2 bulan lamanya.

“Kita di kasih Rp 25 juta, tapi tidak langsung di kasih langsung, anggaran itu di berikan jika kita sudah menyetor laporan hasil reses. Itu pun pencairannya sangat telat, paling lambat dua bulan lamanya,” kata dia belum lama ini.

Legislator Fraksi Demokrat ini menambahkan, reses itu hanya sebatas rekomendasi kepada Pemkot Makassar dengan masalah yang di dapatkan kepada masyarakat. Dan tidak tertutup kemungkinan rekomendasi itu di kabulkan oleh Pemkot.

“Itu hanya sebatas rekomendasi ke Pemkot Makassar, kita hanya mempunyai kewenangan sebatas itu saja, yang memutuskan akan dijalankan rekomendasi itu adalah Pemkot jadi dia mempunyai wewenang untuk menolak rekomendasi itu, itulah kita biasa menjadi bulan-bulan kepada warga,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]
Anggota Komisi B, Basdir mengaku bahwa untuk anggaran reses ada peningkatan. Tapi, dia tidak tahu berapa besarannya. “Kayaknya ada peningkatan, cuma saya belum tahu persis jumlahnya,” kata salah satu anggota Banggar ini.

Anggota Komisi A, Abdi Asmara juga mengatakan hal yang sama jika ada kenaikan anggaran reses. “Iya ada peningkatan tapi sata lupa berapa nilainya,” singkatnya.

Anggota Komisi A, Busranuddin Baso Tika mengatakan, sebaiknya Reses dilakukan sebanyak empat kali. Pasalnya, di DPR RI itu resesnya juga banyak. “Sekwan tambahkan saja, karena kalau cuma tiga kita ke masyarakat belum maksimal, kalau empat kali ke masyarakat juga pasti akan maksimal lagi,” ujar legislator fraksi PPP ini.

Ketua Divisi Advokasi Masyarakat Sipil dan Pemantauan (Kopel) Indonesia, Musaddaq mengungkapkan, reses yang dijalani ke 50 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar adalah bukan langkah yang strategis. Dia menilai tidak strategisnya reses ke masyarakat karena hanya sebagai ajang pembuktian pertanggung jawabannya saja.

“Mereka sengaja turun langsung ke masyarakat agar dinilai bahwa mereka (Dewan) tidak melupakan masyarakat, padahal itu hanya sekedar pertanggung jawaban mereka di kantor DPRD untuk turun reses, kenapa biar tidak reses mereka turun juga,” tuturnya.

Sementara itu, Fik Ornop Asram Jaya mengutarakan soal efektifitas atau bermanfaat atau tidaknya reses Dewan tersebut. Jika bisa berjalan maksimal hasilnya itu tidak masalah

“Saya meyakini itu hanya sekedar ritualnya saja, seperti itu tergantung lagi kepekaan DPRD saja karena orang datang memberi aspirasi saja langsung kesana tidak ada jaminan bahwa permintaan para masyarakat akan terkabulkan,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]
Apa lagi, kata Asram, ada informasi bahwa Pemkot sering mengabaikan hasil reses DPRD. “Untuk itu, Anggota DPRD itu juga tidak serius untuk mempertahankan keinginanan masyarakat yang hasil resesnya itu, sementara Pemkot juga dalam menanggapai hasil reses itu pasti tidak serius karena mereka hanya mau menguntungkan hasil reses dari dapil mereka masing-masing,” tuturnya.

Lanjut Asram, hasil reses itu harus menampung semua aspirasi masyarakat. “Bagaimana pemanfaatan program di masyarakat, itu yang kita tidak pernah lihat hasilnya dari anggota DPRD Makassar,” jelasnya.


Tag
  • dprd
  •  
    div>