SENIN , 22 OKTOBER 2018

Tiga Kandidat Pemimpin Daerah, PNS Rawan Terlibat Politik

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 26 September 2012 11:49
Tiga Kandidat Pemimpin Daerah, PNS Rawan Terlibat Politik

Andi Haris, Pengamat Politik Unhas

Andi Haris, Pengamat Politik Unhas

Andi Haris seorang pengamat politik dari Universitas Hasanddin (Unhas) menilai politisasi terhadap PNS atau alat negara adalah pelanggaran, sebab hal ini tertuang dalam PP No 53 tahun 2010. Bagi dosen ilmu politik ini, bahwa birokrasi mestinya tidak dipolitisasi, sebab PNS itu tidak boleh melakukan politik praktis.

Andi haris mengarapkan tindakan tegas dari Panwaslu dan mengharapkan ada kesadaran di dalam diri PNS itu sendiri. Harus mengakui bahwa PNS sangat rentan terlibat politik praktis mengingat ketiga kandidat calon gubernur adalah pemimpin birokrasi di wilayhnya masing-masing. Berikut wawancara dengan Andi Haris.

 

+ Bagaimana Anda melihat upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum PNS dalam memobilisasi PNS dan masyarakat lainnya menghadiri pendaftaran salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur?

– Sejatinya PNS itu birokrasi, birokrasi mestinya tidak dipolitisasi. PNS tidak boleh berpolitik praktis, apalagi dalam kasus ini adanya surat berkop institusi yang menginstruksikan kepada bawahan atau masyarakat untuk ikut dalam gawean politik.

 

+ Apakah ini melanggar walau belum ada ketetapan calon dari KPU?

– Tentu melanggar. Hal ini terkait PP No 53 tahun 2010, bahwa PNS dilarang berpolitik praktis, baik itu kampanye atau selainnya, dimana akan ada sanksi yang akan diterima oleh PNS. Namun jika melihat belum adanya ketetapan calon oleh KPU, tentu akan ada tafsir yang berbeda, namun secara etika ini melannggar.

 

+ Melihat tiga kandidat gubernur ini adalah pemimpin daerah, apakah tidak membuat rentan PNS ikut dalam politik praktis?

– Sangat-sangat rentan. Untuk itu harus ada sosialisasi dari Panwas atau sosialisasi KPU kepada masyarakat bahwa keikutsertaan PNS dalam poltik praktis misalnya kampanye dan lain-lain itu adalah pelanggaran.

 

+ Dalam kondisi begini, PNS sebaiknya bagaimana?

– Bagaimanapun kita tidak boleh memaklumi PNS, PNS mesti netral. Sebab sebagai publik server, PNS tidak boleh berpihak, karena akan menimbulkan penyimpangan dalam pelayanan nantinya, misalnya terjadi diskriminasi atau tidak adil dalam melayani masyarakat dengan melihat latar belakang politik yang ada.

 

+ Panwas harus berbuat apa?

– Panwas harus bekerja lebih baik lagi, sebab kita tentu tak menginginkan ada kecolongan, baik itu dalam pemanfatan birorasi, kendaraan dinas, atau alat-lat negara lainnya. Panwas harus obeyektif dan mengambil tindakan yang tegas. (RS11/D)


Tag
div>