RABU , 19 SEPTEMBER 2018

Tiga Legislator Ditetapkan Tersangka

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 06 April 2017 10:09
Tiga Legislator Ditetapkan Tersangka

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulsel menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi dana pembinaan teknis (Bimtek) kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2015 dan 2016.

Dari ke tujuh tersangka tersebut, tiga diantaranya merupakan legislator yang menjabat unsur pimpinan DPRD Enrekang. Masing-masing, H Banteng Kadang asal fraksi PAN (Ketua DPRD Enrekang), Mustair Rahim dari fraksi Gerindra (Wakil Ketua DPRD Enrekang), dan Arfan Renggong asal fraksi Golkar (Wakil Ketua DPRD Enrekang).

Empat tersangka lainnya, H Sangkala Tahir (Sekertaris Dewan), Gunawan, Nawir, dan Nurul Hasmi.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Bimtek 2015 dan 2016 tersebut, mempunyai peran masing-masing.

“Ke tujuhnya mempunyai masing-masing peran diantaranya Sekwan, Sangkala Tahir berperan sebagai kuasa pengguna anggaran KPA. H Banteng Kadang, Mustiar Rahim, dan Arfan Renggong yang mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan ketiga EO itu sebagai pengatur tempat penginapan, pesawat dan sebagainya,” kata Dicky saat ditemui di salah satu cafe di bilangan Kota Makassar, Rabu (5/4).

Menurutnya, ke tujuh orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka lantaran ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan di kantor DPRD Enrekang, oleh Tim Subdit Tipidkor Dit Res Krimsus Polda Sulsel.

[NEXT-RASUL]

“Beberapa hari yang lalu sudah dilakukan penggeledahan, terus digelar perkarakan. Dan mereka mengakuinya, maka dari itu kami tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tersangka melakukan pendalaman tugas yang tidak memenuhi syarat yang tertuang di Permendagri dalam melaksanakan Bimtek sebanyak 49 kali di tujuh kota. “Tidak ada Mou, tidak ada rekomendasi Badiklat kemendagri, penyelenggara tidak penuhi syarat, dan tidak memiliki legalitas. Dan kegiatan 49 kali di 7 kota seperti Makassar, Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Bali, dan Lombok, tersebut dibiayai oleh negara anggaran 2015 dan 2016 sebanyak Rp 3,6 miliar,” ungkapnya.

Dari hasil itu, kata Dicky adapun kerugian negara berdasarkan audit awal BPKP, sebesar Rp855,095,650,-. Jumlah kerugian tersebut dinilai bisa saja meningkat, mengingat BPKP baru melakukan audit terhadap 37 item kegiatan dari 49 item. “Kerugian negara bisa bertambah seiring dengan perhitungan oleh BPKP,” tandasnya.

Sebelum menetapkan tersangka, Tim penyidik Subdit Tipidkor Dit Res Krimsus Polda Sulsel melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di gedung DPRD Enrekang, 10 Maret 2017. Dari hasil penenggeledahan ditemukan beberapa barang bukti diantaranya 6 map dokumen penting, register mulai 2015 sampai 2017, 1 unit CPU komputer Sekwan, beberapa buku terkait dengan adanya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

Terkait adanya kader partai Gerindra, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, fungsionaris DPD Gerindra Sulsel Idris Manggabarani mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus yang menerpa kadernya (Mustiar Rahim) hingga menemukan titik penyelesaian.

Namun, Idris menegaskan apabila Mustiar Rahim terbukti bersalah maka Gerindra akan segera melakukan pemecatan terhadap Wakil Ketua DPRD Enrekang tersebut. “Pasti kita beri bantuan hukum , kalau sudah terdakwa maka kita akan segera proses PAW,” ungkapnya, kemarin.

[NEXT-RASUL]

Selama proses pendampingan, Idris menuturkan, Gerindra memiliki mekanisme tersendiri dalam mencari tahu kebenaran terkait masalah hukum tersebut. Sehingga, kata Idris, yang bersangkutan (Mustiar Rahim) memiliki waktu untuk melakukan pembelaan diri apabila merasa tidak bersalah. “Kami ada Badan etik dan Hukum yang memanggil anggota yang dinyatakan tersangka dan segera mengambil pembelaan bila itu tidak terbukti,” terang Idris.

Untuk kader Golkar sendiri yang ikut terlibat, Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Risman Pasigai mengaku tidak tau menahu mengenai penetapan kader partainya sebagai tersangka. Bahkan, saat memperoleh informasi tersebut, Risman mengatakan akan segera memanggil anggota fraksi Golkar di DPRD Enrekang untuk memberikan penjelasan. “Kami nggak tau masalahnya, kami akan panggil Fraksi di Enrekang untuk dimintai informasi tersebut,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait tindakan yang akan diambil oleh Golkar apabila benar terbukti Arfan Renggong ikut terlibat. Risman menyebutkan tentunya Golkar akan mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam tata tertib Golkar. “Pasti akan ada tindakan organisasi, Kalau terbukti melalui putusan hukum yang bersifat final dan mengikat pasti partai akan berhentikan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Irfan AB mengungkapkan pihaknya belum mempersiapkan bantuan hukum terhadap kadernya, Banteng Kadang yang ditetapkan tersangka, dengan alasan masih mempelajari permasalahan dan penyebab dari kasus tersebut. “Tentu semua partai punya mekanisme, hanya saja untuk memberikan bantuan hukum harus dipelajari lebih dalam permasalahan itu. Jadi kita pelajari dulu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, anggota DPRD Sulsel itu mengatakan terkait hukum pihaknya menyerahkan ke pihak terkait yaitu untuk menindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Nanti lah dibicarakan. Tapi kita serahkan kepada pihak berwajib untuk menjalankan tugas sesuai hukum yang berlaku. Apalagi kita belum tau permasalahan pokoknya,” kata Irfan. (E)


div>