RABU , 20 JUNI 2018

Tiga Lembaga Survei Tak “Direkeng” KPU Sulsel

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Senin , 11 Juni 2018 11:00
Tiga Lembaga Survei Tak “Direkeng” KPU Sulsel

Dok. RakyatSulsel

– Tak Masuk Daftar Hitung Cepat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel merilis sepuluh lembaga survei yang akan melakukan quick count (hitung cepat) pada tanggal 27 Juni mendatang. Dari sepuluh lembaga survei, terdapat tiga lembaga survei yang tidak masuk dalam daftar. Antara lain, SSI, Index, dan CSIS.

Diketahui, tiga lembaga survei ini terbilang aktif merilis hasil survei mereka. Index Indonesia misalnya, dalam survei mereka menempatkan pasangan Nurdin Halid – Aziz Kahar Mudzakkar di peringkat pertama, dengan elektabilitas 30,1 persen. Hasil ini tak jauh berbeda dengan hasil survei CSIS, yang menempatkan NH-Aziz sebagai peraih elektabilitas tertinggi dengan dukungan 30,6 persen. Sedangkan, lembaga survei Script Survei Indonesia (SSI), merilis hasil survei paslon Nurdin Abdullah – Andi Sudirman (NA – ASS), dengan meraih persentase tertinggi di angka 35,37 persen.

Kepala Bagian Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, menjelaskan, lembaga yang tak masuk dalam daftar dikarenakan beberapa hal. Seperti kelengkapan berkas hingga ada syarat dan ketentuan yang tak dipenuhi lembaga tersebut.

“Pengumpulan berkas bagi lembaga survei, 27 Mei lalu. Jadi lembaga survei yang lain tidak masuk daftar, tidak lengkap surat-surat, legalitas lembaga. Serta kasih masuk berkas lambat, sesudah batas tanggal 27 kemarin,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, hanya sepuluh lembaga survei tersebut yang wajib melakukan hitungan cepat saat pencoblosan 27 Juni ini.

“Lembaga survei lain dari ini, tidak boleh karena tak masuk daftar resmi KPU,” tegasnya.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Umum,Organisasi, dan Rumah Tangga, Asram Jaya, membenarkan, hanya sepuluh lembaga survei yang resmi terdaftar dan terakreditasi. “Jadi, mereka yang berhak melakukan hitungan hasil cepat nanti. Diluar dari itu ilegal,” terangnya.

Bahkan saat dilakukan pendaftaran dan sharing, dengan tegas mereka mengatakan tidak terlibat politik praktis di pilkada ini atau membangun relasi dengan kandidat manapun.

“Lembaga wajib melampirkan informasi dan pernyataan tentang tidak bekerjasama dengan partai politik (parpol) atau kandidat mana pun,” pungkasnya. (*)


div>