SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Tiga Pegawai PTPN XIV Burau Terjaring OTT

Reporter:

Editor:

dedi

Selasa , 28 Maret 2017 21:25
Tiga Pegawai PTPN XIV Burau Terjaring OTT

ILUSTRASI

LUWU TIMUR, RAKYATSULSEL.COM – Tiga orang karyawan PTPN XIV Burau berhasil ditangkap Tim Sapu Bersih Pungli Polres Luwu Timur.

Mereka diduga melakukan Pungli penjualan Sawit Petani dengan mengenakan biaya satu rupiah perkilo setiap buah sawit yang masuk ke Pabrik.

Tiga oknum pegawai PT PN XIV tersebut adalah, Kasrim, bendahara PT PN XIV, Rukiono Staf Perusahaan dan Markus Asisten Keuangan Perusahaan. Dari operasi Tangkap Tangan ini Polisi juga menyita uang sebanyak Rp 49 Juta .

Setelah Melakukan Gelar Perkara, Kasus ini ditingkatkan dari Penyelidikan menjadi Penyidikan. Petugas menemukan bukti kuat adanya tindakan Pungli yang dilakukan oknum tersebut menarik keuntungan dari hasil panen sawit
Warga.

Menurut Ketua Tim Saber Pungli Kompol Armin Anwar, dari pemeriksaan sementara Pungli ini sudah terjadi sejak 2012 Silam.

Pungli ini juga melibatkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Luwu Utara dan Luwu Timur. Kenapa Luwu Utara juga terlibat, Karena selama ini penjualan Sawit dari kabupaten Luwu Utara juga dilakukan di PT PN XIV Burau Luwu Timur.

“Mereka sementara kita periksa, dan kita tunggu saja hasilnya,” Ujar Armin Anwar

Kata Armin, Pelaku juga mengaku melakukan pemotongan satu rupiah tiap kilo sawit yang dijual ke Pabrik karena ada dasar kesepakatan yang dibuat oleh APKSINDO.

Dimana dalam nota kesepakatan itu ada juga bertanda tangan Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara dan Luwu Timur. “Untuk kedua Kepala Dinas Ini akan kita komprontir apa benar mereka menyepakati itu atau sebaliknya, mereka akan kita periksa dalam waktu dekat ini,” tandas Armin.

[NEXT-RASUL]

Muharif, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur saat dikonfirmasi kaget mendengar ada namanya dikaitkan dengan Pungli tersebut.

Menurut dirinya tidak ada itu kesepakatan yang ditanda tangani menyangkut pemotongan harga satu rupiah untuk perkilo sawit yang masuk ke Pabrik.

Satu-satunya kesepakatan yang ditanda tangani adalah mengenai harga sawit,dimana Pemkab Lutim waktu itu meminta pihak perusahaan tidak menekan harga sawit dibawah harga normal. Karena itu akan merugikan pihak petani.

“Ya cuma itu kesepakatan yang kita tanda tangani, kenapa bisa jadi kesepakatan pemotongan harga, yang benar saja ini, jangan sampai tanda tangan saya dipalsukan,” pungkas Muharif

Muharif juga siap memberikan keterangan apa adanya jika dipanggil pihak penyidik. Bahkan sampai saat ini dia tidak pernah menerima sepeserpun uang dari pemotongan harga sawit itu,” pungkas Muharif


div>