SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Tiga Petani Dituntut Satu Tahun Penjara, Ini Langkah Kuasa Hukum

Reporter:

Ilham

Editor:

asharabdullah

Selasa , 13 Maret 2018 16:27
Tiga Petani Dituntut Satu Tahun Penjara, Ini Langkah Kuasa Hukum

Forum Petani La Temmamala bersama Pemuda serta Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Negeri Soppeng, Jalan Kemakmuran, Selasa (13/3). Foto: Ilham/RakyatSulsel

SOPPENG, RAKYATSULSEL.COM – Forum Petani La Temmamala bersama Pemuda serta Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Soppeng, Jalan Kemakmuran, Selasa (13/3).

Mahasiswa bersama Forum Petani La Temmamala meminta penegak hukum untuk membebaskan tiga petani dari jeratan UU P3H dan meminta tegakkan putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Sementara itu, dari hasil sidang VII dengan agenda Pembacaan Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cahyo menuntut Jamadi, Sukardi dan Sahidin, dengan tuntutan penjara selama satu tahun dengan denda Rp500 juta subsider lima bulan.

Cahyo mengatakan, ketiganya telah melanggar pasal 12 UU P3H, tentang kawasan hutan lindung. Dalam putusan hakim, ketiganya melalui kuasa hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang selanjutnya, yang akan berlangsung pada Senin 19 Maret 2018 mendatang.

Sementara itu, Kuasa hukum Terdakwa, Ridwan mengakui, pihaknya akan mengambil langkah agar kliennya bisa bebas dari tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU.

“Kami akan mengajukan pembelaan secara tertulis, agar JPU meninjau kembali pasal yang dikenakan kepada mereka,” kata Ridwan

Menurut Ridwan, Pasal 12 UU P3H tidak tepat diterapkan kepada kliennya, pada persidangan lalu terungkap fakta jika mereka menggarap lahan, hanya untuk kebutuhan sehari hari mereka bukan untuk komersil.

“UU P3H harusnya hanya diterapkan bagi Korporasi atau perusahaan yang bergerak dengan skala besar, bukan malah bagi petani kecil yang hanya bekerja bagi penghidupan mereka sehari hari,” jelasnya.

Sekedar diketahui, tiga petani asal Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bernama Sahidin (47), Sukardi (39), dan Jamadi (45), ditangkap pada 22 Oktober 2017 lalu. Mereka diduga melanggar UU P3H, karena mengelola lahan dikawasan hutan lindung Laposo Niniconang. (*)


div>