RABU , 19 SEPTEMBER 2018

Tim Bur-Nojeng Siapkan Materi Gugatan ke MK

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 03 Maret 2017 10:14
Tim Bur-Nojeng Siapkan Materi Gugatan ke MK

ASEP/RAKYATSULSEL/D BUKTI PELANGGARAN. Ketua tim pemenangan Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga didampingi Ketua Tim Media Bur-Nojeng, Subhan Alwi menyerahkan bukti laporan kecurangan Pilkada Takalar kepada Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, di kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (2/3)

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Pasca resmi mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum Pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Takalar Burhanuddin Baharuddin – Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) mulai mempersiapkan sejumlah dokumen bukti kecurangan pada pelaksanaan rekapitulasi suara 15 Februari lalu. Salah satu bukti yang akan diajukan adalah adanya pemilih yang tidak jelas status kependudukannya yang dilaporkan sebanyak 5.486 jiwa.

Kuasa Hukum Bur-Nojeng Syaiful mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dugaan mobilisasi pemilih siluman tersebut. “Datanya sementara kita kumpulkan, kita yakin bahwa ini adalah murni kecurangan,” ujarnya, Kamis (2/3).

Selain itu, Tim Pemenangan Bur-Nojeng juga telah melaporkan KPUD Takalar dan Panwaslu Takalar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, kemarin.

Ketua Tim Pemenangan Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga menjelaskan, kecurangan yang terjadi di Pilkada Takalar diantaranya adanya pemilih siluman yang berjumlah 5.486 orang. Selain itu, adanya TPS yang jumlah kertas suara terpakai diatas 100 persen melebihi kuota kertas suara 2,5 persen di setiap TPS. Serta adanya pemilih yang menggunakan C6 yang bukan miliknya. “Semua penyelenggara kita laporkan, tetapi yang paling terpenting adalah independensi Panwaslu Takalar. Kita berharap Bawaslu menindaklanjuti laporan ini,” ungkap Fachruddin.

Fachruddin menyampaikan, salah satu contoh laporan yang disampaikan ke Bawaslu adalah C1 yang merupakan bukti otentik di setiap TPS kemudian disandingkan dengan setiap DPT. “Ini sesuatu yang sangat aneh. Yang memberi suara 103 persen dari total surat suara yang tersedia di TPS. Ini salah satu contoh yang ditunjukkan ke Bawaslu Sulsel dan kondisinya terjadi hampir disetiap TPS,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Anggota DPRD Sulsel tersebut, mempertanyakan, penyelenggara dalam hal ini, KPU Takalar dalam memusnahkan surat suara yang tidak membuat berita acara. Dia menyebutkan, dalam pemusnahan surat suara itu, KPU Takalar tidak melibatkan tim Bur-Nojeng. “Kami meyakini bahwa ini sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan sangat terstruktur, sistematis, dan massif. Sehingga kami meminta Bawaslu untuk membuat catatan khusus terkait pelanggaran tersebut,” tambah legislator fraksi Golkar ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan tidak benar kalau Panwaslu Takalar tidak menindaklanjuti. “Laporan tim Bur sudah ditindakkanjuti. Tapi tak cukup bukti. Karena Disdukcapil setempat dua kali diundang tak pernah hadir. Kami tidak punya kewenangan memanggil paksa, “ ungkapnya.

[NEXT-RASUL

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf menambahkan, salah satu laporan tim Bur yang sudah ditindaklanjuti adalah pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan. Kini pelaku sudah ditahan di Polres Takalar. Terkait keinginan untuk melakukan pemungutan suara ulang, pihaknya tak berhak mengeluarkan rekomendasi karena tak ada unsur yang memenuhi hal itu. Kecuali pemilih itu mencoblos dua kali di TPS yang sama. “Laporan ini kami akan telaah untuk selanjutnya dibawa ke MK sebagaimana yang telah dilakukan gugatan,” jelasnya.

Sementara, Komisioner Panwaslu Takalar, Nellyati mengaku belum mengetahui materi gugatan yang akan dilayangkan oleh kubu Bur-Nojeng di MK nantinya. Namun, Nelly menegaskan terkait dengan daftar pemilih siluman setelah melakukan cross cek data, pihaknya tidak menemukan bukti kuat untuk menindak lanjuti laporan tersebut.

“Kita kan pertama belum tau materi gugatannya. Tapi yang saya dengar tadi masih ada dia angkat yang masalah pemilih siluman 5.486, tapi itu kan sudah final, dan sudah ditindaklanjuti melalui pleno bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti formal yang tidak cukup,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nelly menuturkan, adanya tudingan terkait surat suara lebih dan digunakan untuk melakukan kecurangan sama sekali tidak beralasan. Pasalnya, kata dia, pada saat pemusnahan surat suara lebih oleh KPU Takalar, disaksikan langsung oleh Ketua Panwaslu Takalar. Dan pemusnahan dilakukan berdasarkan rekomendasi Panwas. “Jumlah kertas suara sisa yang sudah di packing KPU kami sudah sampaikan ke Bawaslu bahwa itu sudah dimusnahkan. Berdasarkan berita acara yang kami dapatkan dari KPU dan langsung di persaksikan oleh ketua panwaslu Takalar saat itu. Kalau terkait dokumen pengawasan kami punya dan akan kami siapkan kalau memang masuk dalam materi gugatan di MK,” jelasnya.

Nelly menjelaskan, terkait gugatan yang dilayangkan kubu Bur-Nojeng hingga saat ini belum masuk ke Panwaslu Takalar. Namun, sebagai antisipasi pihaknya akan menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan dalam gugatan di MK nantinya. “Kami minta maaf, secara resmi ke kabupaten dokumen itu belum sampai terkait gugatan pelapor. Tapi secara lisan kami siap dan akan menyiapkan seluruh dokumen terkait persoalan itu,” terang Nelly.

Sementara, Komisioner KPU Takalar, Alimuddin Padjarang mengatakan, saat ini KPU Takalar tidak memikirkan langkah yang akan diambil apabila digugat oleh tim Bur-Nojeng. Lanjutnya, KPU Takalar hanya fokus menjalankan kewajiban sebagai pelaksana teknis Pilkada. “Kita belum ada antisipasi, kita cuma fokus saja pada penyiapan semua berkas administrasi dan alat bukti dan juga kita tentunya tetap bangun komunikasi dengan tim pengacara KPU,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL

Lebih lanjut, ia menuturkan, belum adanya antisipasi gugatan yang akan dilayangkan ke KPU Takalar, karena surat resmi dari penggugat juga belum diterima oleh KPU Takalar. Untuk saat ini, kata Alimuddin, pihaknya masih menunggu proses yang sedang berjalan ini. “Nantilah dipembuktian di sidang MK baru kita jelaskan, biarmi dulu berproses. Termasuk juga gugatan dari paslon satu belum ada masuk ke KPU Takalar, jadi kita belum bisa berbuat apa. Biarlah semua berproses secara formal, nanti kedepan kita fikirkan teknisnya seperti apa,” terangnya.

Saat ini KPU Takalar masih fokus dalam penyelesaian berkas laporan hasil Pilkada. Sehingga, tutur Alimuddin, untuk memikirkan persoalan gugatan belum menjadi prioritas. “Kita di KPU setelah semua proses tahapan Pilkada selesai kita memang dituntut untuk menyiapkan laporan semua tahapan beserta dokumen-dokumen pelengkapnya. Jadi kita fokusnya disitu saja, karena kita memang dituntut untuk selesaikan itu,” jelasnya.(isk-ari/D)


Tag
  • Pilkada
  •  
    div>