MINGGU , 24 JUNI 2018

Tim JAS Minta Panwaslu Tak Tebang Pilih Tertibkan APK

Reporter:

Iskanto

Editor:

Ridwan Lallo

Selasa , 13 Maret 2018 14:36
Tim JAS Minta Panwaslu Tak Tebang Pilih Tertibkan APK

int

PINRANG, RAKYATSULSEL.COM – Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Jamaluddin Jafar Jerre-Andi Sofyan Nawir (JAS) meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat untuk tidak tebang pilih dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye kandidat yang akan bertarung pada Pilkada Pinrang mendatang.

Hal itu menyusul masih adanya Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar pasangan calon bupati masih terpampang di beberapa lokasi strategis di Kabupaten Pinrang. Bahkan tempat ibadah seperti masjid juga menjadi sasaran para kandidat untuk memasang APK seperti stiker.

“Kami meminta Panwaslu segera melepas atau menertibkan alat peraga yang terpasang tidak pada tempatnya, karena selama ini kita lihat masih bertebaran di sejumlah jalan,” ujar Ketua Tim Pemenangan JAS, Irwan Hasyim.

“Seperti yang ada di Jalan Poros Pinrang Polman, kemudian di Desa Picara, Kecamatan Patampanua,” tambah Irwan.

Menurut Irwan Hasyim, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejak tanggal 15 Februari 2018 APK dari semua pasangan calon seharusnya sudah diturunkan.

“Namun, pada praktiknya, di beberapa tempat, sejumlah APK masih terpasang,” jelasnya.

Sementara Ketua Panwaslu Pinrang, Ruslan mengakui adanya baliho tanpa sepengetahuan penyelenggara terpasang. Bahkan, baliho yang mengatasnamakan salah satu pasangan calon (paslon) itu usai dikonfirmasi ke yang bersangkutan mangaku bukan dipasang oleh tim pemenangnya.

“Bukan masih ada, ini muncul lagi, sebenarnya sudah ditertibkan semua oleh tim. Kita sudah tertibkan tapi muncul lagi tadi malam sementara sudah kita koordinasi dengan tim paslon yang bersangkutan katanya yang pasang itu bukan mereka,” kata Ketua Panwaslu Pinrang, Ruslan.

Jangan sampai, kata Ruslan ada indikasi mengadu domba antara penyelenggara pemilu dengan paslon. Pasalnya, tim kandidat yang dikonfirmasi mengaku pemasangan baliho tanpa izin tersebut bukan dilakukan oleh timnya.

“Katanya bukan timnya yang pasang, lantas siapa yang mau pasang ?. Akhirnya kami akan koordinasi terus dengan KPU ini supaya KPU bisa bersinergi bersama tertibkan itu sambail kita cari pelakukanya, karena ini indikasi adu domba ini. Sudah masuk indikasi mengadudomba ini kalau tidak tim yang mengaku pasang, lantas siapa,” kata Ruslan.

Ia juga menyayangkan sikap KPU Pinrang yang terkesan lepas tangan dengan persoalan itu. Hal itu usai ia melakukan komunikasi dengan salah satu staf divisi di KPU Pinrang.

“Kan sudah dua hari mi ini teman-teman panwas turun, berdasarkan konfirmasi KPU katanya Panwas yang harus koordinasi ke Satpol PP, nah dimana aturannya Panwas yang koordinasi dengan Satpol PP,” terangnya.

Karena memang, kata dia, penindakan dilakukan bukan oleh Panwaslu namun KPU yang berkoordinasi dengan Satpol PP. Panwaslu, lanjutnya bertugas memberikan rekomendasi ke KPU atau PPK apabila ada hal yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Aturannya itu kalau ada temuannya Panwas tentang baliho melanggar, maka Panwas merekomendasikan ke KPU. Untuk direkomendasikan agar KPU atau PPK koordinasi dengan Satpol PP. Kalau tidak diturunkan oleh Satpol PP maka penyelenggara membetuk tim dengan satpol PP,” paparnya. (*)


div>