SELASA , 23 OKTOBER 2018

Tim Kemenristekdikti Segera Tinjau Lahan ITH

Reporter:

Anastasya

Editor:

Niar

Minggu , 29 Juli 2018 16:46
Tim Kemenristekdikti Segera Tinjau Lahan ITH

int

PAREPARE, RAKSUL.COM– Progres pendirian Institut Teknologi Habibie (ITH) Parepare, terus menunjukkan kemajuan. Setelah Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe diundang khusus oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk membahas ITH di Jakarta, kini tim dari Kemenristekdikti akan turun memantau lahan yang dipersiapkan untuk ITH di Kampung Bilalangnge, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

Wali Kota Parepare Taufan Pawe bergerak mengumpulkan jajaran dan turun bersama memantau kondisi terkini lahan persiapan ITH di wilayah Bilalangnge, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Sabtu, 28 Juli 2018.

Luas lahan yang disiapkan itu kurang lebih 35 hektare. Itu terdiri dari 66 bidang tanah. Pemkot Parepare sudah menganggarkan sekitar Rp12 miliar untuk biaya pembebasan lahan. 

“Kita turun untuk memastikan lokasi pembangunan ITH. Sementara ini kita terus konsultasi dengan pemerintah pusat untuk segera mungkin mewujudkan program itu,” kata Taufan Pawe.   

Selain memantau lokasi lahan di Bilalangnge, Taufan juga memantau eks Gedung Pemuda di Jalan Pemuda, yang rencananya menjadi Rektorat ITH dan Kantor BKPSDM, tempat perkuliahan sementara ITH.

“Insya Allah tidak lama lagi ITH bakal hadir di Kota Parepare, dan kita sudah siap untuk menerima tim pemantau dari Kemenristek Dikti untuk melihat kesiapan pembangunan ITH di Parepare,” ungkap Taufan Pawe. 

Menurut Taufan, pendirian ITH ini hanya soal waktu. Sebelumnya wali kota dan tim juga sudah mempresentasikan soal ITH di lintas kementerian, yakni Menpan RB dan Kemenristek Dikti. 

Ada enam Prodi (program studi) yang direncanakan di ITH, dan Unhas sebagai induk semang sudah menyiapkan tenaga dosen. Keenam Prodi itu sudah disiapkan anggaran Rp600 juta per Prodi.  

Jika terealisasi, maka ITH akan menjadi institut perguruan tinggi negeri pertama di luar Pulau Jawa. “Ini bukan perguruan tinggi swasta yang bisa jalan sambil menunggu operasional. Perguruan tinggi negeri harus operasional dulu baru jalan,” tandas Taufan yang berlatar belakang pendidikan doktor (S3) hukum. (*)


div>