SELASA , 22 MEI 2018

Tim TP Laporkan FAS karena Dugaan Pelanggaran Ini

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Nunu

Jumat , 11 Mei 2018 20:42

– KPU Dinilai Kecolongan, Minta Panwaslu Berlaku Adil dan Profesional

PAREPARE, RAKSUL.COM- Tim Pemenangan Taufan-Pangerang (TP) melaporkan pasangan calon (paslon) Faisal-Asriadi (FAS) atas dugaan pelanggaran yang menggunakan program pemerintah sebagai alat kampanye yang digunakan dalam flyer paslon nomor urut 2.

Selain melaporkan Paslon nomor urut 2, Tim TP juga menyorot kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare, yang dinilai kecolongan karena flyer tersebut merupakan produk yang dikeluarkan KPU. Di dalam laporan itu, terdapat penggunaan program pemerintah dalam materi bahan kampanye 22 program FAS pada poin 16, yakni Pembagian Rastra Secara Merata dan Bermutu. 

Hal ini diungkap Ketua Pembinaan, Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Parepare, Muharram Muchtar, Jumat, 11 Mei 2018.

“Kami anggap KPU kecolongan. Karena waktu Paslon satu mengajukan gambar player yang terdapat gambar Tonrangeng River Side, KPU kembalikan dan mengatakan gambar itu tidak boleh digunakan, karena masuk dalam kategori penggunaan program pemerintah dalam materi bahan kampanye,” ungkap Muharram.

Fungsionaris Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Sulsel ini menilai, hal itu berpotensi melanggar pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016, yang bunyinya gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon. “Dan bisa saja KPU dianggap turut serta,” ingat Muharram.

Itu karena bahan kampanye tersebut produk KPU dan filenya dari Paslon dan sebelumnya sudah melalui verifikasi KPU. “Jadi jangan lagi KPU berdalih human error dan macam-macam,” lanjut Muharram.

Muharram menambahkan, keterangan mengenai penolakan gambar Tonrangeng River Side oleh KPU  diperoleh dari LO Paslon nomor 1.

“Hal ini sengaja kami sampaikan seterang-terangnya karena bisa saja jika ada pelaporan terkait hal itu, KPU akan sangkali. Jadi kami harus sampaikan temuan ini agar KPU bisa mengakui kecolongannya,” terang Muharram.

Dihubungi terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Parepare, Zainal Asnun, Jumat (11/5/2018) mengaku telah menerima laporan itu. Pihaknya akan mengkaji, dengan memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli untuk memutuskan apakah melanggar PKPU No. 10 tahun 2016

“Laporannya sudah kami terima. Kami belum bisa memutuskan melanggar atau tidak. Kami masih sementara proses laporannya, kita akan periksa saksi-saksi,” ungkap Zainal Asnun,” ujarnya. (fah)


div>