KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Tim TP Melawan

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 05 Mei 2018 14:37
Tim TP Melawan

Dok. RakyatSulsel

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare mengeluarkan keputusan membatalkan pasangan calon Wali Kota Parepare nomor urut 1, Taufan Pawe-H Pangerang Rahim (TP-PR) sebagai peserta Pilkada 2018.

Keputusan itu lahir atas rekomendasi Panwaslu Parepare, yang dimana menyatakan Paslon tersebut di duga melanggar aturan Pilkada.

Pihak pelapor dalam hal ini pendukung paslon nomor urut 2 Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS) mempersoalkan kebijakan penyaluran Rastra.

Tim Taufan Pawe-Pangerang menyatakan siap melakukan langkah hukum selanjutnya. “Ya, keputusan KPU bukan akhir dari segalanya. Tim hukum kami sudah mengkaji lalu melakukan upaya hukum selanjutnya. Tiga hari kerja setelah putusan itu secara undang-undang kami masih punya kesempatan untuk keberatan atas putusan itu,” terang Ketua Tim Pemenangan TP-Pangerang, Kaharuddin Kadir.

Keputusan diskualifikasi oleh KPU, kata dia, merupakan proses politik yang harus dijalani. “Rekomendasi Panwas hingga keputusan KPU adalah proses politik. Nah, persoalan yang kami hadapi ini harus berakhir di proses hukum,” ungkap Kaharuddin.

Sehingga, lanjut Kaharuddin, pihaknya mengimbau kepada seluruh pendukung termasuk partai pengusung untuk tetap menjaga kesolidan. “Tetap tenang dan bersabar. Kita dalam jihad memperjuangkan nilai-nilai kebenaran melawan penzaliman,” ungkap Kaharuddin.

Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono menilai hal itu sebagai sebuah sejarah baru dalam berdemokrasi di Sulsel. Seorang petahana yang harusnya memiliki peluang menang besar malah jatuh sebelum bertarung.

“Begitulah politik, akhirnya demokrasi kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari Pilwali Makassar dan Parepare yang sama-sama menumbangkan petahana. Dalam konteks itu, petahana di Makassar dan Parepare sama-sama dianggap melakukan pelanggaran dan oleh karena itu KPU mendiskualifikasi mereka,” kata Arief.

Selain di daerah itu, kata Arief, di Pilwalkot Palopo juga hampir terjadi. Namun, sang petahana masih bisa mempertahankan dirinya agar tetap berada dalam pertarungan.

“Di Palopo juga begitu, petahana didiskualifikasi berdasarkan rekomendasi Panwas, tetapi KPU nampaknya tidak bergeming atas rekomendasi itu,” jelasnya.

Arief menjelaskan, hal ini menjadi pembelajaran bagi petahana selama menjabat sebagai kepala daerah. Jangan sampai selama memimpin pemerintahan tidak menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

“Jadi pelajaran demokrasinya adalah, ketika menjabat sebagai petahana, jangan lakukan yang dilarang dan lakukan yang tidak dilarang oleh peraturan. Petahana harus mematuhi hukum, sebab Demokrasi tidak akan hadir tanpa hukum,” tandasnya.

Sementara Pakar Hukum Kepemiluan, Mappinawang mengaku belum mengetahui secara persis apa yang terjadi di Kota Parepare. “Saya belum mengetahui secara persis apa yang terjadi di Parepare, namun sepengetahuan saya yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Namun dirinya menyebutkan jika dugaan penyelagunaan wewenang itu harus menjadi perhatian untuk pengawasan. Sehingga sangat dibutuhkan kajian khusus bagi KPU sebelum melakukan diskualifikasi. “Itu perhatian khusus. Sebelum memutuskan saya kira lebih baiknya, KPU mengkaji lebih dalam,” ungkapnya. (*)


div>