SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Tim TP4D Setujui Penambahan Waktu Kerja Proyek Stadion Barombong

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 28 Desember 2017 18:48
Tim TP4D Setujui Penambahan Waktu Kerja Proyek Stadion Barombong

STADION BAROMBONG. Progres pembangunan Stadion Barombong per 26 Desember 2017 baru mencapai 70 persen lebih. Kontraktor pelaksana meminta tambahan waktu sebulan dari kontrak penyelesaian pekerjaan yang seharusnya rampung 31 Desember 2017. SUGIHARTONO/RAKYAT SULSEL.

* Kontraktor Stadion Barombong di Denda

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Molornya proyek Stadion Barombong akhirnya di tanggapi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembanguan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Negeri Sulselbar yang telah melakukan rapat bersama sejumlah stage holder di Ruang Rapat Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel, Kamis, (212).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekda Sulsel, Abdul Latif ini ditetapkan sejumlah kesepakan, termasuk pemutusan denda yang diberatkan kepada pihak kontraktor Stadion Barombong dalam hal ini PT Usaha Subur Sejahtera.

Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Muchlis Mallajareng yang juga hadir pada rapat tersebut mengatakan, sejumlah pihak baik TP4D dan kontraktor menyetujui terhadap aturan pemberian denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Semua setuju, kita kembali pada aturan yang berlaku. Penambahan waktu ini sesuai kesepakatan tadi ada jaminan yang disiapkan sepanjang pihak rekanan dapat menyanggupi sesuai target yang ditetapkan bersama,” ujar Muchlis kepada Rakyat Sulsel, Kamis, (28/12).

Selain itu, kata Muchlis, pihak rekanan diwanti-wanti harus menyelesaikan target tambahan selama 50 hari kalender. “Apabila tidak mampu menyanggupi maka semua uang jaminan hangus serta anggaran yang disiapkan akan kembali ke kas negara,” kata Muchlis.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel, Abdul Latif mengatakan, saat ini pihaknya sedangan mempersiapkan sejumlah kelengkapan administrasi terhadap penambahan waktu kerja ini.

“Sementara kita mempersiapkan kesepakatan secara administrasi agar ditandatangani, ini sudah dibuat oleh Dispora,” ungkapnya.

Latif menegaskan, agar kontraktor dapat memanfaatkan waktu yang ada sehingga dapat selesai sesuai rencana.

“Yang harus dipenuhi adalah memasukkan metode kerjanya kemudian kita evaluasi lagi dan kita tetapkan penandatanganan kontrak perpanjangan waktunya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Instansi Pemerintah, baik yang mengelola dana APBN, APBD, ataupun BUMN/BUMD erat kaitannya dengan pengadaan barang/jasa. Untuk itu, perpanjangan waktu kerja kerap terjadi sehingga dibutuhkan Addendum perpanjangan waktu kontrak lantaran adanya perubahan kondisi lapangan atau persitiwa kompensasi.

Selain itu, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ini berdasarkan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan maksimal 50 hari kalender.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/MPK.05/2015, pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender.

Perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dilaksankan sebelum berkahirnya kontrak.

Dalam perpanjangan waktu kontrak tidak dikenakan sanksi berupa denda, namun untuk pemberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda dengan kondisi 1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

1/1000 per hari dari total nilai kontrak apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. (*)


div>