RABU , 17 OKTOBER 2018

Timsel KPU Diminta Kerja Ekstra Hati-hati

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 27 Februari 2018 13:15
Timsel KPU Diminta Kerja Ekstra Hati-hati

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Departemen Badan Pengusaha Muda Fraksi Muda Indonesia (DBPM FMI), Andika Isma berspekulasi perihal seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023.

Menurutnya, sebagai institusi yang menyelanggarakan pemilihan umum, pilkada, pileg dan juga pilpres maka harus mencerminkan berbagai golongan, salah satunya akademisi harus ada pada struktur tersebut.

“Pihak akademisi juga harus ada di dalam KPU, paling tidak mewakili semua golongan terutama kaum intelektual dari kampus,” ujar Andika, Senin (26/02).

Sebab lanjutnya, keterwakilan akademisi mampu menjadi bahan penyeimbang nantinya ketika proses penyelenggaraan pemilu, juga lebih condong netral dimata publik.

“Figur akademisi bisa jadi lebih dekat ke mahasiswa, condong lebih netral dan mudah dipercaya publik. Sehingga pihaknya sangat mendukung jika kalangan akademisi ikut andil dan mengambil bagian pada proses tersebut dan yang lebih dinantikan ada yang bisa terpilih menjadi komisioner kelak,” harapnya.

Olehnya itu, sebagai organisasi pendidikan politik, Fraksi Muda Indonesia berharap proses seleksi berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme. “Tapi yang paling penting saat ini adalah proses seleksi bisa berjalan lancar dan tidak terjadi kecurangan,” tutupnya.

Sementara, Peneliti KOPEL Indonesia, Muhdasin, mewanti-wanti kepada Timsel Komisioner KPU agar ekstra hati-hati dan tetap menjunjung profesionalitas dalam menyeleksi kandidat.

“Khusus di Sulsel, saat ini seleksi tahap pertama seleksi calon Komisioner KPU Sulsel sudah dimulai, di mana publik diminta memberikan masukan/laporan terkait dengan nama-nama pendaftar calon komisioner KPU Sulsel. Tentu timsel harus benar benar fokus untuk meneliti berkas seluruh calon yang mendaftar,” terang Muhdasin.

Mengapa penting Kopel Indonesia mengingatkan timsel, lanjutnya, sebab salah satu prasyarat mutlak Pilkada dan pemilu yang berintegritas sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaranya. Sehingga penting publik terlibat dalam mengawasi proses penyeleksian yang sedang berjalan.

“Timsel dituntut harus mampu mempertanggungjawabkan ke publik hasil kerjanya dengan memastikan kandidat yang terseleksi adalah orang-orang yang diyakini betul memenuhi syarat baik kapasitas dan kapabilitas,” tegasnya.

Salah satu hal yang bisa perlu dicermati, tambah Muhdasin, adalah kapasitas dan kapabilitas calon komisioner tersebut.

“Timsel sedapat mungkin tidak terjebak hanya karena latar belakang akademik. Tapi dipastikan pula calon komisioner tersebut bebas dari afiliasi partai politik atau calon kepala daerah. Dalam artian calon komisioner tersebut harus di pastikan berintegritas tinggi sesuai amanah UU No.10 tahun 2016 dan UU No. 7 tahun 2017,” pungkasnya. (*)

 


div>