JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

TNI Dilibatkan Tangani Terorisme, Hubungan Militer-Polri Jangan Rusak

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 26 Mei 2018 14:30
TNI Dilibatkan Tangani Terorisme, Hubungan Militer-Polri Jangan Rusak

Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan draf revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, dalam rapat paripurna pagi ini, Jumat (25/5) (dok. JawaPos.com)

RAKYATSULSEL.COM – TNI kini dilibatkan dalam penanggulangan aksi terorisme. Demikian tercantum dalam Pasal 43 i revisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme).

Draf revisi UU Antiterorisme itu telah disahkan dalam rapat paripurna, kemarin Jumat (25/5). Sayangnya, meski sudah disahkan, masih saja ada pihak yang mempersoalkan tentang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai, baik TNI maupun Polri tetap saja bekerja sama, dan jangan terpengaruh dengan opini-opini miring itu.

“Jadi, soal pelibatan TNI ini di UU jangan lantas menjadi heboh,” ujar Ansyaad dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (26/5).

Ansyaad khawatir, jika pelibatan TNI dalam memberantas terorisme terus dipermasalahkan, justru akan mengganggu hubungan TNI-Polri. Padahal selama ini kerja sama dua lembaga tersebut berjalan mulus.

“(Opini) Itu bisa mengacaukan kerja sama TNI dan Polri. Padahal operasi selama ini berjalan mulus,” katanya.

Ansyaad menambahkan, memang pelibatan TNI sangat dibutuhkan dalam menanggulangi terorisme. Sebab selama ini TNI memiliki doktrin melindungi negara dari aksi apapun.

“Jadi, memang sudah ada doktrin dari mulai waktu ABRI dahulu,” pungkasnya.

Sekadar informasi, DPR telah mengesahkan UU Antiterorisme dalam rapat paripurna, kemarin. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan pelibatan TNI.

“Kami atur di Perpres dalam rangka pemberantasan terorisme” ujar Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5).

“Bagaimana penggunaan TNI di luar perang harus diatur dalam Perpres,” katanya.

Nantinya pemerintah juga bakal melakukan pembahasan lagi dengan DPR sebelum mengeluarkan Perpres pelibatan TNI tersebut. Hal itu dilakukan supaya kemungkinan buruk dapat dihindari, misalnya adanya multitafsir.

(gwn/JPC)


div>