SENIN , 18 DESEMBER 2017

TNI Harus Segera Bebaskan Sandera KKB Papua

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 11 November 2017 17:39
TNI Harus Segera Bebaskan Sandera KKB Papua

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Penyanderaan 1.300 orang warga yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera KKB di Papua tersebut.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal ini mencederai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan, Sabtu (11/11).

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut. Ia pun yakin TNI dan BIN dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian.

“Kami inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh,” pinta Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

“Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” terang Kharis.

Menurutnya, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih objektif. Dengan kejadian ini kita berharap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan.

“NKRI dan seluruh Tanah Air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” tutup Kharis. (fri/jpnn)

 


div>