KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Tok…Caketum Golkar Wajib Bayar Rp 1 Miliar

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 29 April 2016 10:59
Tok…Caketum Golkar Wajib Bayar Rp 1 Miliar

int

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Bakal Calon Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Mei mendatang dipastikan harus merogoh kocek pribadinya Rp 1 Miliar sebagai syarat pencalonan.

Keputusan itu diambil setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar melaksanakan Rapat Pleno perdana usai terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai jadwal pelaksanaan Munaslub dan sumbangan tiap calon yang akan maju sebagai calon ketua umum.

Ketua Steering Committee (SC) Munaslub, Nurdin Halid mengatakan nominal yang akan disumbangkan calon yang akan maju pada Munaslub sebesar Rp 1 miliar. Menurutnya, sumbangan tersebut bersifat sumbangan wajib bagi seluruh calon.

“Rp 1 miliar itu diputuskan dalam rapat pleno hari ini (kemarin), sedangkan yang lain di luar dari calon tersebut hanya bersifat sumbangan saja,” kata Nurdin, Kamis (28/4).

Nurdin menambahkan, panitia akan mengirim undangan ke seluruh kandidat karena tahapan Munaslub sudah mulai berjalan. Menurutnya, sesuai proses yang ada, panitia langsung melakukan penjaringan calon diawali sosialisasi aturan Munaslub.

“Kandidat diundang untuk ketemu kami hari Senin depan untuk dijelaskan tata cara pendaftaran dan kriteria pendaftaran, termasuk tadi yang Rp 1 miliar,” ucapnya.

Senada dengan Nurdin Halid, salah satu calon ketua umum Golkar, Azis Syamsuddin mengatakan nominal sumbangan bakal calon yang akan maju pada Munaslub tersebut sifatnya gotong royong. Menurutnya, sumbangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan akomodasi seluruh kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub Mei mendatang.

[NEXT-RASUL]

“Iya benar itu sudah disepakati, dan kesepakatan itu disesuaikan dengan kebutuhan panitia dan akomodasi seperti transportasi, hotel, dan konsumsi seluruh kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub,” ujarnya.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Syahrul Yasin Limpo di Munaslub, HM Roem mengatakan sikap SYL bukan soal besar atau kecilnya sumbangan. Oleh karena itu, dirinya akan tetap menunggu perintah SYL untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Saya pikir sikap Pak SYL itu jelas, jadi ini bukan tentang soal kecil atau besarnya iuran tersebut. Lagipula iurannya kan sudah jelas sehingga kita masih menunggu perintah Pak SYL selanjutnya,” ujarnya.

Meski demikian, mantan bupati kabupaten Sinjai dua periode ini mengatakan Tim Pemenangan SYL tetap akan bergerak untuk melakukan konsolidasi. Selain itu, ia mengaku juga intens melakukan komunikasi dengan ketua DPD untuk tetap mensolidkan dukungan terhadap SYL.

“Kita tetap jalanlah, kita ini tetaplah tim pemenang Pak SYL yang tentu akan terus melakukan komunikasi untuk tetap mendukung Pak SYL, dan yang pasti kita akan tetap solid tidak ada keraguan sepanjang untuk Pak SYL maupun untuk nantinya yang akan didukung Pak SYL ketika memutuskan untuk tidak maju,” terangnya.

Bukan hanya itu, Ketua DPRD Sulsel ini juga mengaku jika seluruh ketua DPD dari Sulawesi, Papua, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa tetap solid untuk mendukung SYL. “Kalau perkembangan pemilik suara dari daerah di luar Sulsel itu saya tidak tahu perkembangannya, tapi saya pikir sikap mereka juga jelas akan tetap mendukung SYL,” tandasnya.

[NEXT-RASUL]

Terkait hal itu, Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla mengatakan adanya iuran wajib bagi calon ketua umum Golkar bisa membuat SYL bingung.

Adi menilai, kebingungan SYL terkait apakah akan tetap maju dengan membayar iuran tersebut atau tidak. “Iuran tersebut tentu punya nilai negatif bagi pak SYL, karena kan pak SYL sebelumnya sudah jelas dan tegas melawan iuran tersebut,” ujarnya.

Selain itu, kata Adi, persolan yang dihadapi SYL itu bukan hanya pada masalah iuran saja, namun ada pula mekanisme pemilihan yang belum bisa memberikan garansi politik bagi SYL.

“Jika pun nantinya pak SYL tetap akan maju, saya kira hal lain yang dihadapi adalah politik uang, dan mekanisme pemilihan yang kurang condong memihak kepada SYL yang anti suap,” jelasnya.

Bukan hanya itu, SYL yang menyandang sebagai Gubernur Sulsel juga menjadi penghalang lagi. “Saya melihat problem lain yang dihadapi Pak SYL itu adalah jabatannya sebagai Gubernur, dan soal sumbangan itu mungkin harus diberikan batasan yang jelas juga, sebab pelaksanaan Munaslub ini kan tidak ada kaitannya visi Pak SYL sebagai gubernur,” bebernya.

Adi Suryadi menilai, tujuan SYL untuk menolak iuran politik dari awal adalah merupakan hal yang baik. Menurutnya, perjuangan SYL tersebut merupakan bentuk mendukung pemilihan ketua umum Golkar yang ideal dan bersih dari politik uang.

[NEXT-RASUL]

“Haruslah diapresiasi perjuangan Pak SYL dalam menolak iuran tersebut, apa lagi jika nantinya benar-benar akan mundur. Tentu tindakan tersebut adalah sebuah bentuk komitmen yang menolak politik uang dan mendukung persaingan politik yang ideal dan bersih,” jelasnya.

Selain itu, Adi memberikan saran agar SYL kembali mengevaluasi keputusan akan maju atau tidak sebagai calon ketua umum Golkar secara matang. Ia menilai, jika nantinya tidak jadi maju, SYL tetap punya bargaining pada Munaslub.

“Saya pikir Pak SYL harus kembali mengevaluasi diri akan maju atau tidak, karena kan dengan adanya iuran wajib tersebut tentu sudah jadi penghalang yang cukup sulit menuju calon ketua umum. Olehnya itu Pak SYL harus mengambil keputusan yang bijak dan tepat,” pungkasnya. (E)


div>