RABU , 21 NOVEMBER 2018

Tok Tok Tok, Rancangan Induk Kepariwisataan Pangkep Sah Jadi Perda

Reporter:

Atho Tola

Editor:

Iskanto

Kamis , 18 Oktober 2018 16:07
Tok Tok Tok, Rancangan Induk Kepariwisataan Pangkep Sah Jadi Perda

penyerahan hasil pengesahan perda, dari Ketua DPRD Pangkep, Ilham Zainuddin ke Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana.

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – DPRD Kabupaten Pangkep sahkan Perda Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripparkab). Pengesahan Perda tersebut dilakukan bersama lima Peraturan daerah (Perda) lainnya, di ruang sidang paripurna gedung DPRD Pangkep, Kamis (18/10).

Rapat Paripurna sendiri mengandekan persetujuan bersama enam Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Terkait pengesahan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Ahmad Djamaan, mengaku bersyukur lantaran Ripparkab tersebut akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan arah pariwisata Pangkep.

“Kita bersyukur, terima kasih pihak DPRD, dan Perda induk ini akan memudahkan kita melahirkan kebijakan operasional untuk pariwisata, termasuk dukungan dari pemerintah pusat sudah bisa,” ujar Ahmad.

Ahmad menambahkan, bahwa lahirnya perda ini, merupakan prestasi tersendiri. Lantaran sejak lahirnya Dinas Pariwisata di Pangkep, baru kali ini melahirkan Perda, hanya saja diakui ahmad terdapat point yang disempurnakan.

“Ini perda perdana dari pariwisata, yang selama ini memang tidak ada, sekira 18 tahun kita, baru kali ini Pangkep ada perda pariwisatanya, dan telah disempurnakan sesuai kearifan daerah kita,” tambahnya.

Terpisah Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana mengatakan, enam perda tersebut bertujuan semata mata untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Alhamdulillah sudah disetujui dewan, dan tidak ada tujuan lain selain untuk kesejahteraan dan pelayanan ke masyarakat,” singkat Syahban.

Selain Perda Induk Kepariwisataan, perda lain yang disahkan DPRD Pangkep yakni perda tentang penyertaan modal, tentang pengelolaan barang milik daerah, perda tentang retribusi dan tera ulang, perda tentang perubahan kedua perda retribusi perizinan Tertentu, dan perda tentang perubahan perda tentang Susunan perangkat daerah. (*)


Tag
div>