JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Tolak Deklarasi Ganti Presiden di Makassar!

Reporter:

Armansyah - Suryadi

Editor:

Lukman

Rabu , 08 Agustus 2018 11:40
Tolak Deklarasi Ganti Presiden di Makassar!

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makassar menolak deklarasi ganti presiden.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Deklarasi 2019 Ganti Presiden yang dijadwalkan akan digelar di Monumen Mandala, Jalan Jend Sudirman, Minggu (12/8) pekan depan, mendapat penolakan di Makassar. Salah satunya Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makassar.

PMII berpendapat jika deklarasi 2019 ganti presiden tersebut belum pantas dilakukan. Sebab, PMII menganggap belum ada penetapan resmi KPU siapa-siapa calon Presiden.

Ketua PC PMII Makassar, Azhari Bahar mengatakan, maraknya gerakan deklarasi ganti presiden yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dikhawatirkan berpotensi membuat kegaduhan dan mengganggu stabilitas negara.

“Kami menolak segala kegiatan yang mempolitisasi kondisi masyarakat di Sulsel khususnya di Kota Makassar yang selama ini kondusif dengan gerakan ini, karena berbau penyebaran kebencian, teror mental, fitnah dan adu domba,” tegasnya, Selasa (7/8).

Menurutnya, gerakan 2019 ganti presiden cenderung provokatif dan berpotensi memecah belah anak bangsa, yang di bungkus dalam kegiatan deklarasi. Untuk itu pihaknya dalam hal ini seluruh kader PMII Kota Makassar, dengan ini menyatakan sikap menolak deklarasi ganti presiden di Makassar.

Pihaknya juga meminta kepada kepolisian baik Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar untuk tidak memberikan izin kegiatan deklarasi 2019 ganti presiden tersebut.

“Kita juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh orang-orang luar yang sengaja ingin merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar,” imbaunya.

Sementara Juru Bicara Panitia Deklarasi 2019 Ganti Presiden, Muh Abdurahman mengatakan latar belakang deklarasi ganti presiden ini karena adanya kesewenang-wenangan hukum terhadap ulama.

Tidak hanya itu, dipertemuan ulama se-Indonesia menghasilkan kesepakatan dan mempertegas tekad pelaksanaan deklarasi ganti presiden di Kota Makassar.

“Kinerja Presiden Jokowi kita beri nilai merah. Perlakuan terhadap ulama terutama perlakukan ke Habib Rizieq dan Ust Alfian Tanjung, itu yang kami rasa ada ketimpangan hukum yang dipaksakan untuk meredam itu,” katanya.

“Apalagi tenaga kerja asing dimana-mana tidak bisa membutakan kita, dan janji-janji Jokowi tidak ada teralisasi. Rapor merah kita berikan ke Pak Jokowi,” tambahnya.

Kata Rahman, pihaknya tidak menepis adanya penolakan terhadap deklarasi ganti presiden oleh sejumlah pihak, salah satunya organisasi PMII. Meski begitu pihaknya tetap akan melakukan deklarasi tersebut.

“Silahkan saja (menolak), malah saya anggap itu bagian demokrasi yang sesungguhnya, tapi kita lihat siapa sebenarnya membawa atas nama rakyat. Selama mereka (PMII) sesuai demokrasi itu, saya kira sah-sah saja berbeda pendapat,” katanya.

“Kami jamin tidak ada anarkis dalam deklarasi ganti presiden ini. Kita di Makassar harus menjaga perdamaian berbeda boleh tapi jangan sampai di adu domba,” ucapnya.

Menanggapi gerakan tersebut, DPD Partai Gerindra Sulsel yang dalam Pilpres mendatang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, menyampaikan bahwa secara institusi tidak terlibat dalam gerakan tersebut.

Jubir Gerindra Sulsel, Syawaluddin Arief mengatakan, Gerindra akan mendukung sepenuhnya, lantaran gerakan tersebut merupakan aspirasi masyarakat, sehingga sebagai anak bangsa maka pihaknya merasa terpanggil.

“Dari lubuk hati yang paling dalam akan dimaksimalkan, sehingga gerakan 2019 ganti presiden dapat berlangsung meriah dan antusias,” katanya.

Menurutnya, Partai Gerindra dipastikan mendorong ketua umum sebagai calon Presiden mendatang, sehingga sebagai kader parpol pihaknya tentu akan maksimalkan segala usaha agar keinginan rakyat Makassar bisa turut ambil bagian dalam deklarasi ini. “Ini adalah gerakan rakyat, tentu kita pasti dukung,” ungkapnya.

Meski panitia deklarasi bukan dari kader Partai Gerindra, namun menurut Syawal, jika Gerindra Sulsel turut mendukung adalah hal yang sah-sah saja, sebab hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan menyampaikan hak aspirasi sebagai warga negara.

“Sebagai anak bangsa Indonesia yang paham amanat reformasi, kami menganggap bahwa penolakan terhadap gerakan tersebut sangat tidak beralasan,” ungkapnya.
Apalagi dalam konstitusi negara dan amanat UUD 1945, serta UU parpol, juga UU Pemilu sudah mengatur dengan jelas, bahwa sekali dalam 5 tahun Presiden dapat diganti.

“Maka dilakukan pemilu yang sekarang lebih tegas dikatakan Pilpres. Jadi menurut saya deklarasi 2019 ganti presiden juga dilindungi sah sesuai undang-undang,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni, menilai deklarasi 2019 ganti presiden juga hak demokrasi. Akan tetapi PDIP sebagai partai pengusung pencapresan kembali Joko Widodo tak terprovokasi.

“Kami dari partai pengusung menyikapi dengan bijak, namanya juga kebebasan berpendapat. Yang penting bagi kami Jokowi dua periode,” katanya.

Ia mengatakan PDIP tak akan melakukan aksi serupa. Tugas parpol pengusung menyampaikan ke masyarakat tentang pentingnya sosok Jokowi, untuk Indonesia yang lebih baik.

“Artinya, kami sampaikan ke publik. Pak Jokowi harus 2 periode untuk memastikan pembangunan yang telah dicanangkan dinikmati dan telah dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)


div>